Jakarta (ANTARA News) - Presiden akan segera menunjuk orang-orang yang akan ditempatkan di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menggantikan kerja Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. "Nama-namanya sudah dikantongi, ada satu menjabat sebagai kepala dan dibantu tiga deputi," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang ditemui setelah menghadiri peresmian proyek contoh Rusuna di Pulo Gebang, Kamis. Namun, Djoko menolak berkomentar lebih jauh mengenai mereka yang akan mengisi posisi tersebut karena merupakan kewenangan Presiden untuk mengumumkan siapa saja yang akan duduk di posisi tersebut. Keberadaan badan tersebut ditujukan agar kerugian yang ditimbulkan akibat lumpur dapat ditalangi dulu dari dana APBN karena kalau mengandalkan PTB Lapindo Brantas masyarakat yang akan menderita, ucapnya. Lebih lanjut Djoko mengatakan, BPLS akan berfungsi penuh sebelum tanggal 7 April serta sudah dapat memanfaatkan pendanaan yang diambil dari APBN Perubahan 2007. Beberapa "Pekerjaan Rumah" sudah menanti kehadiran BPLS di antaranya prioritas pembuatan kanal untuk mengalirkan genangan air atau lumpur ke Kali Porong sehingga tidak meluap dan menggenangi jalan arteri Porong dan rel kereta api. Proyek kanal tersebut, menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, akan dibiayai pemerintah melalui APBN Perubahan 2007 sebanyak Rp500 miliar sehingga diharapkan selesai pada tahun ini. Di antaranya relokasi jalan arteri Porong membutuhkan dana Rp600 miliar, namun anggarannya masih dibicarakan dengan Departemen Keuangan. Dia juga menjelaskan rencana dibentuknya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menggantikan kerja Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Badan tersebut akan dibentuk melalui Keppres, namun belum sampai pada penunjukan orang-orangnya, karena yang penting status terkini di lapangan. Djoko lebih lanjut menyampaikan, biaya untuk mengganti infrastruktur yang terendam lumpur tersebut akan dibiayai pemerintah, sementara mengenai kemungkinan dana diganti Lapindo, menurut Djoko, itu akan diurus pemerintah belakangan. Pemerintah sendiri memperkirakan dibutuhkan anggaran Rp7,6 triliun untuk memindahkan seluruh infrastruktur yang rusak akibat lumpur mulai jalan tol, jalan arteri, jaringan pipa gas, listrik dan lainnya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007