Pemerintah dorong percepatan investasi melalui pengembangan industri

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mendorong percepatan investasi melalui pengembangan industri dalam negeri di sektor tertentu, yang saat ini masih terkendala implementasinya di tingkat bawah.

"Setiap kementerian wajib mengindentifikasi persoalan industri di bawahnya, dan kita carikan solusi sampai ke level operasional agar sektor industri dapat tumbuh," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi membahas mengenai percepatan investasi ini ikut hadir Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, serta sejumlah pejabat dari kementerian lembaga terkait.

Menurut Darmin, pemerintah berupaya untuk menyelesaikan masalah pengembangan industri dalam negeri di lapangan, yang di antaranya mencakup penyediaan bahan baku yang sebagian besar masih harus diimpor.

"Baik manufaktur, farmasi dan kesehatan, pertambangan, pertanian, kita sudah ada konsep pengembangannya, tapi kita perlu lebih tajam dalam menyusun rencana yang lebih operasional," katanya.

Ia memastikan apabila persoalan industri ini tidak diatur dengan seoptimal mungkin, maka akan menimbulkan masalah baru, seperti penyediaan listrik 35.000 MW yang saat ini perkembangannya lebih cepat dari yang diperkirakan.

"Bahkan mungkin setelah 2020, penyediaan listrik kita akan oversupply. Kita harus pikirkan dengan baik agar industri juga memanfaatkan kelebihan pasokan listrik," kata Darmin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan pengembangan industri farmasi dan kesehatan harus diupayakan agar kebutuhan obat bagi masyarakat dapat didukung oleh sektor domestik dan tidak lagi bergantung dari luar negeri.

"Untuk alat kesehatan sebenarnya sudah cukup baik, tapi kita masih harus mendorong untuk industri farmasi," ujar Nila.

Menurut dia, masuknya investor ke industri farmasi dan kesehatan bisa mendukung peningkatan nilai investasi serta memenuhi penyediaan obat-obat bermutu yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah agar pelaksanaan BPJS Kesehatan bisa berjalan tepat sasaran.