Ketua Panja SDGs Nurhayati Ali Assegaf saat memimpin kunjungan kerja (kunker) Panja SDGs BKSAP ke Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam keterangan tertulis Humas DPR, Jumat mengatakan, kunker Panja SDGs BKSAP ini bertujuan diantaranya melihat langsung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah dengan melihat konteks situasi dan potensi daerah.
Selain itu untuk melihat sosialisasi dan diseminasi agenda pembangunan berkelanjutan, agar TPB lebih akrab di dalam kesehatan masyarakat Indonesia.
Kunjungan yang dilakukan pada Selasa (23/8) juga untuk menarik aspirasi dan presepsi masyarakat Bojonegoro dalam menentukan prioritas - prioritas yang ada di agenda pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro.
Seperti diketahui, SDGs untuk periode 2015-2030 ini sudah disepakati oleh ratusan kepala negara dan kepala pemerintah saat menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Pada sidang itu, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Di Indonesia, langkah tersebut ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Panja SDGs, yang selanjutnya akan mengeksaminasi lebih dalam proses-proses yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” jelas Nurhayati.
Lebih lanjut politisi F-PD itu mengatakan bahwa PBB telah menjelaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga pentingnya keterlibatan DPR dalam mensosialisakian program SDGs.
“Dari 17 tujuan SDGs, ada beberapa yang di fokuskan antara lain mencerdaskan bangsa, kesejahteraan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan dan kelaparan, kesehatan masyarakat, kesetaraan perempuan, peran kita di dunia global,” jelas politisi dari dapil Jawa Timur itu.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan di hadapan seluruh Tim Panja SDGs BKSAP, Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 22 Maret lalu, telah mencanangkan SDGs sebagai komitmen. Komitmen itu meliputi kehidupan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa ketidakadilan dan tanpa kesenjangan dalam pembangunan ekonomi tanpa mengorbankam adanya keseimbangan di lingkungan sosial dan alam.
“Di akhir tahun 2015, kami menegaskan bahwa belanja APBD tahun 2016 dan selanjutnya hanya fokus ketiga hal yang relevan sekali dengan SDGs yaitu pembangunan SDM, penguatan infrastruktur yang sangat signifikan pada ekonomi, dan penyiapan fiskal,” jelas Suyoto.
Suyoto menambahkan, Kabupaten Bojonegoro sudah secara resmi menyatakan diri sebagai satu-satunya daerah yang siap dalam perlaksanaan SDGs dan juga sudah membuat beberapa komitmen untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
Kunjungan kerja Panja SDGs BKSAP di ikuti oleh sejumlah Anggota BKSAP, Wakil Ketua Panja Rofi Munawar (F-PKS), Syaifullah Tamliha (F-PPP), Venna Melinda (F-Demokrat), Tjatur Sapto Edy (F-PAN), Amelia Anggraini (F-Nasdem) dan Zaenudin Amali (F-PG).
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
