Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak lima kapal patroli untuk Satuan Polisi Perairan (satpolair) Polri, poduksi GNS, Polandia, yang dibuat dalam proyek kerja sama bilateral RI-Polandia bernilai sekitar 24,5 juta dolar AS, diberangkatkan dengan menggunakan kapal pengangkut "Da Hua" milik perusahaan Biglift Shipping BV berbendera Panama, menuju Indonesia. Dubes RI untuk Polandia, Hazairin Pohan, dari Gdansk, Kamis, mengatakan kapal kargo "Da Hua" bertolak menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (4/4) pukul 04.00 waktu setempat. Kelima kapal merupakan produk mutakhir galangan kapal Gdynia Naval Shipyard kelas B-2 (jenis NS-935) masing-masing berukuran panjang 36,4 m, lebar 6,8 m, berbobot mati 170 ton, bermesin ukuran 2 x 2040 KW dengan kecepatan maksimal 26,5 knot, yang akan memuat sekitar 25 awak dan pasukan serta dilengkapi persenjataan mutakhir. Di samping itu, sejumlah peralatan dan suku-cadang disertakan dalam satu kontainer ukuran 40 kaki bersama kapal, bagi pemeliharaan dan perawatan lima kapal tersebut dalam pengoperasiannya di Indonesia. Kapal pengangkut "Da Hua" diperkirakan akan menempuh waktu perjalanan sekitar 40 hari dengan rute dari Pelabuhan Gdansk melalui Lautan Hindia dan Selat Malaka menuju Tanjung Priok, Jakarta. Dubes Pohan mengatakan pihaknya beserta perwira-perwira Polri sebelumnya melakukan peninjauan langsung ke atas kapal setelah kapal pengangkut Biglift memuat lima kapal patroli itu. Pada Pebruari 2007 yang lalu, kelima kapal patroli telah selesai menjalani pemeriksaan kelaikan serta kesiapan peralatannya oleh Tim ahli Polri untuk digelar guna memperkuat operasi Polri dalam penegakan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia. Kelima kapal patroli merupakan bagian proyek antarpemerintah, yang dibiayai berdasarkan skema Kredit Ekspor Tahap I dari Pemerintah Polandia kepada Pemerintah Indonesia sejumlah 145 juta dolar. Melalui mekanisme pendanaan ini, TNI dan Polri membeli peralatan militer produksi Polandia antara lain radar, helikopter Mi-2 plus, dan pesawat Skytruck yang telah diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada 2006. Produksi bersama Dalam pertemuan dengan Dubes RI di Gdansk sebelum pemberangkatan kapal "Da Hua", Wakil Direktur Utama GNS, Boguslaw Krajewski, didampingi jajaran pimpinan perusahaan mengulangi pernyataan kesediaan galangan kapal GNS melakukan produksi bersama atau joint production dengan PT. PAL Indonesia di Surabaya untuk memproduksi berbagai jenis kapal untuk Indonesia dan negara lainnya di Asia. Kerja sama alih teknologi tersebut juga meliputi pelatihan tenaga teknis Indonesia dan pembentukan pusat produksi dan docking di Indonesia. Dalam rangka pemeliharaan kelima kapal patroli itu, GNS telah menandatangani kerja sama dengan PT PAL di Surabaya. Selanjutnya, GNS akan mengirimkan sejumlah tenaga teknis dan ahli untuk selama dua bulan akan melatih awak kapal patroli bagi pengoperasian di wilayah RI serta pemeliharaan rutinnya. Duta Besar Pohan menyatakan dengan pengiriman kapal-kapal tersebut, maka untuk pertama kalinya Indonesia akan menggelar kapal-kapal patroli modern buatan Polandia. Keberhasilan dalam operasionalisasi kapal tersebut bagi pelaksanaan tugas-tugas keamanan di lautan oleh penegak hukum RI menjadi kunci bagi kelanjutan proyek-proyek kerja sama sejenis. Dia yakin, Polandia sebagai negara industri kapal kedua terbesar di Eropa memiliki produk-produk berteknologi tinggi dengan harga yang kompetitif dan dengan demikian kerjasama bilateral diharapkan akan berlanjut. Dubes Pohan percaya, membaiknya perekonomian nasional dewasa ini serta kebijakan nasional dalam pembentukan skema pendanaan yang lebih mengandalkan sumber-sumber di dalam negeri, maka akan mempermudah Pemerintah RI tidak saja dalam perencanaan menyeluruh untuk penyediaan (procurement) bagi produk-produk industri sejenis tetapi juga dalam posisi runding dalam pembentukan skema kerja sama bilateral, terutama untuk alih-teknologi melalui joint-production, dalam hal ini dengan PT PAL. "Pada gilirannya, hal ini akan berjalan searah dengan kebijakan Pemerintah RI untuk membangun kembali (revitalisasi) industri-industri strategis kita" demikian Hazairin Pohan yang baru resmi bertugas sebagai Dubes untuk Polandia pada Desember 2006 lalu. Menurut dia, Indonesia pada saat sekarang ini memerlukan ratusan unit kapal patroli untuk mengamankan wilayah laut sekitar tiga 3 juta km persegi, termasuk dalam aspek penegakan hukum yang secara langsung akan membantu untuk meningkatkan daya-saing Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memerlukan penguatan armada penegakan hukum guna pengamanan terhadap pencurian ikan, penyelundupan, maupun pembalakan hutan yang telah merugikan perekonomian nasional puluhan trilyun rupiah setiap tahunnya. Di lain pihak, ironisnya pencurian terhadap kekayaan bangsa menjadi faktor yang memperkuat posisi ekonomi negara-negara pesaing Indonesia, demikian Dubes Hazairin Pohan. (*)
Copyright © ANTARA 2007
