Wapres prihatin Indonesia baru sanggup penuhi sandang

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengaku prihatin karena Indonesia baru sanggup memenuhi kebutuhan sandang rakyatnya, padahal negara-negara tetangga lain sudah mampu memenuhi dua lainnya, yakni pangan dan papan.

"Kita baru saja melaksanakan peringatan Kemerdekaan ke-71, dalam kesempatan itu, saya dengan Pak Jokowi mengevaluasi, pertanyaan besarnya ialah, dari tiga masalah pokok ini baru satu yang selesai, baru sandang," kata Wapres di Jakarta, Selasa.

Berbicara dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aula Gandhi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Wapres menyampaikan keprihatinannya tentang masalah pangan, antara lain impor, kelangkaan barang dan kenaikan harga yang meroket.

"Kita terus-menerus bertengkar tentang pangan, dan belum mencapai ketahanan pangan bahkan setelah 70 tahun," tukasnya.

Dalam hal kebutuhan papan, Wapres menilai sektor perumahan rakyat masih kurang diperhatikan, bahkan tenggelam di antara pembicaraan infrastruktur berat dan energi yang baik sehingga ada ketahanan energi.

"Padahal, infratruktur perumahan yang baik dan energi yang baik bagi rakyat akan membuat kita memiliki ketahanan energi," kata dia.

Sementara Indonesia masih sibuk mengurus pemenuhan pangan dan papan, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah dapat memenuhi ketiganya atau dua di antara kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan.

"Vietnam mungkin masih ada masalah di papan, tapi sandang dan pangan sudah selesai, artinya negara kita ini apa masalahnya? Kenapa tidak selesai?" tanya Wapres.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan banyak faktor yang menyebabkan Indonesia terus-terusan berkubang pada masalah pangan dan papan, terutama terkait kebijakan.

"Begitu banyak masalah kebijakan yang menyebabkan kita mengalami kemunduran, kebijakan tentang keuangan sehingga kita harus membayar krisis yang mahal pada 98, kebijakan yang tiba-tiba sangat sosialis memberikan subsidi yang begitu besar pada BBM dan sebagainya, sehingga menimbulkan ribuan triliun menjadi asap saja selama 15 tahun," tuturnya.

Oleh karena itu, Wapres menilai penting peran badan pemeriksa dan pengawas kebijakan pemerintah, termasuk BPKP, untuk meningkatkan komitmen dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas peran kementerian/lembaga dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.