Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menargetkan pada 2018 ke-416 kabupaten anggotanya sudah menerapkan sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.
"Melalui sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dalam 2-3 tahun ke depan seluruh kabupaten atau 100 persen sudah menerapkan e-katalog, meningkat dari saat ini yang masih sangat rendah atau kutang dari 10 persen," kata Wakil Bendahara Umum Apkasi, Ratu Tatu Chasanah, di sela expo Aplikasi Procurement Network (APN) 2016, di Jakarta, Selasa.
Menuru Chasanah yang juga bupati Serang ini, selain menciptakan efisiensi dalam mengurangi biaya-biaya pengadaan barang dan jasa, katalog elektronik juga menjamin kecepatan penyerapan anggaran.
"Harga barang dan jasa juga bisa lebih murah, jaminan ketersediaan, langsung berhubungan dengan distributor, dan minim indikasi penggelembungan harga atau menghindari kebocoran anggaran," kata dia.
Chasanah menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Serang yang dia pimpin, saat ini sedang berupaya menuntaskan penggunaan katalog elektronik pada seluruh dinas yang ada di kabupaten itu.
"Dinas Kesehatan sudah menerapkan, selebihnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dalam tahap persiapan implementasi. Seluruh dinas yang ada kami targetkan menerapkan katalog elektronik tahun depan (2017)," kata dia.
Menurut catatan, pemerintah Provinsi DKI merupakan institusi yang cukup maju dalam menerapkan katalog elektronik, dimana salah satu kenuntungganya adalah percepatan penyerapan anggaran.
Pada ekspo yang mempertemukan pengguna anggaran dan mitra penyedia barang dan jasa tersebut digelar bincang-bincang yang menghadirkan pembicara dari LKPP, KPK, dan BPK.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
