"Saya prihatin sebagai warga Indonesia bisa dibujuk melakukan haji namun paspornya bermasalah. Menurut saya penting untuk intervensi negara. Negara melakukan komunikasi efektif pada pihak Saudi Arabia untuk mengkaji ulang soal sistem kuota," kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Pengkajian ini memungkinkan pemerintah Saudi Arabia memetakan kuota haji dari berbagai negara yang tak terpakai.
Kuota yang tak terpakai ini nantinya bisa digunakan negara yang calon jamaah hajinya yang melebihi jatah kuotanya.
"Untuk memetakan negara-negara yang kuotanya tidak terpakai itu dialihkan pada negara-negara yang sangat banyak (jumlah calon jamaah hajinya)," tutur Hidayat.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar tak mudah tertipu buju rayu.
"Supaya jangan mudah dibujuk rayu. Karena kalau paspor pasti bermasalah. Alangkah baiknya bila Indonesia memainkan perannya untuk melindungi warga negaranya yang mendapatkan penipuan," kata Hidayat.
Sebelumnya, sebanyak 177 WNI ditangkap pihak imigrasi Bandara Internasional Manila karena menggunakan paspor palsu, Sabtu (20/8) lalu. Ke-177 jamaah itu akhirnya ditahan dan diperiksa pihak imigrasi Filipina.
"Supaya jangan mudah dibujuk rayu. Karena kalau paspor pasti bermasalah. Alangkah baiknya bila Indonesia memainkan perannya untuk melindungi warga negaranya yang mendapatkan penipuan," kata Hidayat.
Sebelumnya, sebanyak 177 WNI ditangkap pihak imigrasi Bandara Internasional Manila karena menggunakan paspor palsu, Sabtu (20/8) lalu. Ke-177 jamaah itu akhirnya ditahan dan diperiksa pihak imigrasi Filipina.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
