Tim pengawasan haji DPR akan ke Arab Saudi

Jakarta (ANTARA News) - Tim Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji DPR akan mengunjungi Arab Saudi untuk memantau proses pelaksanaan ibadah haji dan pelayanan untuk jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

"Dalam rangka pengawasan Haji tahun 1437 H/2016 M, DPR RI membentuk dua tim pengawasan untuk memantau proses pelaksanaan ibadah haji," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Tim Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji, dan Tim Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji akan berangkat ke Arab Saudi dalam dua gelombang.

Tim pengawas pertama akan berada di Arab Saudi pada 23-29 Agustus 2016 dan tim kedua pada 2 -18 September 2016.

"Tim tersebut terdiri dari utamanya anggota komisi Vlll yang membidangi masalah agama dan merupakan mitra kerja dari Kementerian Agama Rl," ujarnya.

Fahri mengatakan dia sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah agama akan memimpin tim pengawas yang berangkat pada gelombang pertama untuk memantau persiapan pelaksanaan ibadah haji. Sementara tim yang berangkat pada gelombang kedua akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Tim yang berangkat gelombang pertama, menurut Fahri, akan melakukan pengawasan untuk memastikan pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji sebagaimana rekomendasi dalam berbagai rapat kerja bersama DPR.

Selain itu, ia melanjutkan, tim meninjau fasilitas untuk jamaah haji Indonesia, termasuk tempat penginapan, layanan katering, dan transportasi.

"Kebutuhan dan fasilitas jamaah haji selama di Kota Madinah dan Mekkah harus sesuai dengan standar yang sudah disepakati dalam rapat kerja antara Pemerintah dengan DPR," katanya.

Tim, ia menjelaskan, akan mencatat berbagai temuan baru terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji dan membahasnya bersama pemerintah guna memperbaiki penyediaan layanan pada penyelenggaraan layanan haji tahun mendatang.

Ia menjelaskan pula bahwa tahun ada ada beberapa perbaikan kebijakan terkait penyediaan pelayanan bagi warga yang hendak menunaikan ibadah haji.

"Beberapa perubahan kebijakan tersebut ada yang bersifat fundamental maupun perubahan yang bersifat peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji baik selama di tanah air maupun di Arab Saudi," katanya.

Anggota Tim

Fahri menjelaskan anggota tim pengawasan pelaksanaan haji berasal dari Komisi V dan Komisi IX DPR.

Anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah infrastruktur, menurut dia, akan memastikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah haji tersedia.

Semetara Komisi IX DPR, ia melanjutkan, akan mengawasi masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi jamaah.