API yakin perubahan HPP ke HD-HT bukan solusi masalah pangan

Jakarta (ANTARA News) - Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia menilai wacana pemerintah mengubah pemberlakuan skema harga pokok produksi (HPP) menjadi harga dasar-harga tertinggi (HD-HT) di sektor komoditas pangan terutama beras bukanlah solusi untuk memperbaiki permasalahan melanda tata kelola pangan.

"Karena pada hakikatnya perubahan tersebut tidak menyentuh akar persoalan dalam rantai perberasan nasional, yakni kualitas gabah dan atau beras," kata Kepala Divisi Advokasi Seknas API, Loji Nur Hady, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Seknas API melihat wacana tersebut juga tidak menyentuh permasalahan kualitas gabah atau beras, baik dari segi varietas, perlakuan budidaya maipun perbedaan musim.

Penggunaan skema HD-HT yang dianggap lebih fleksibel pada akhirnya akan terbentur parameter tunggal (medium) dalam melakukan penyerapan beras oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), yang membuat mereka kemudian kesulitan bersaing dengan pelaku pasar.

Di sisi lain penggunaan skema tersebut juga akan memperlihatkan sikap ambigu pemerintah, antara mengikuti mekanisme pasar dan melakukan pengendalian harga.

"Kami berpendapat seharusnya pemerintah melalui Bulog dapat menggunakan pendekatan multikualitas dalam melakukan penyerapan gabah/beras petani," katanya.

Sebab pendekatan multikualitas diyakini bukan saja menggairahkan petani di level primer produksi padi/gabah karena akan menghasilkan pendapatan yang layak sesuai perbedaan varietas, perlakuan budi daya dan musim, tetapi juga menggairahkan pelaku usaha penggilingan beras sebagai stimulan melakukan alih teknologi demi peningkatan mutu beras yang dihasilkan.

Penerapan skema multikualitas juga diyakini dapat mendorong perbaikan cadangan beras nasional baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga daya saing produk beras nasional semakin menjanjikan di tengah penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN.