Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan kini terdapat 114.154 agen Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai bank-bank BUMN di Indonesia yang bisa menjajaki untuk turut mendirikan "e-waroeng", asalkan memenuhi syarat dan prinsip kehati-hatian dari perbankan.
"Ini menunjukkan bahwa yang menjadi agen laku pandai ini, paling tidak ada 114 ribu agen yang siap untuk ditunjuk oleh Menteri Sosial jadi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan," ujarnya dalam peluncuran proyek percontohan bantuan sosial secara non-tunai dan peluncuran "e-waroeng" KUBE PKH Himpuan Bank-Bank Negara di Johar Baru, Jakarta, Kamis.
Dalam proyek percontohan warung elektronik gotong royong (e-waroeng) di Johar Baru tersebut, bantuan sosial yang bisa diterima oleh masyarakat adalah beras sejahtera (rastra), dan PKH.
Agus mengatakan dengan "e-waroeng", masyarakat tinggal membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh empat Bank dalam Himbara, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indoensia dan Bank Tabungan Negara.
Dengan KKS tersebut, masyarakat dapat menerima bahan pangan pokok rastra yaitu beras, gula, tepung, dan minyak dengan harga subsidi.
Agus mengatakan KKS tersebut juga bersifat kombo, selain untuk mendapatkan bantuan, kartu itu juga dapat digunakan untuk bertransaksi seperti tarik tunai atau transfer, serta juga menambung.
"Dengan begitu, masyarakat dapat menerima secara tepat bantuannya, tidak lagi salah sasaran," ujarnya.
Menurut Agus, program "e-waroeng" yang diinisiasi Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN ini dapat membuat bansos tersalurkan memenuhi kaidah 6T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Agus meminta "e-waroeng" ini secepatnya dapat diterapkan di berbagai daerah, terutama daerah luar Jawa. Apalagi, pada tahun 2017, kata Agus, pemerintah sudah merencanakan anggaran perlindungan sosial hingga Rp158 triliun.
Dengan jumlah anggaran sebesar itu, bantuan perlindungan sosial harus efektif dan tepat sasaran.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan "e-waroeng" optimsistis jumlah bansos yang disalurkan secara non-tunai akan meningkat.
Untuk bantuan PKH, kata dia, memang tahun ini baru 612 ribu masyarakat sasaran yang menerima bantuan PKH secara non-tunai. Namun, pada awal 2017, seiring dengan pemutakhiran teknologi dan perluasan infrastruktur diharapkan enam juta masyarakat penerima bantuan PKH dapat memperoleh secara non-tunai.
"Ini bagian agar amankan bansos tepat sasaran, sampai di tangan penerima. Tidak boleh lagi bansos untuk beli rokok atau barang yang bukan pokok," ujarnya.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
