Bank Dunia: daya saing manufaktur terkendala logistik

Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia memandang kondisi logistik Indonesia yang kurang mendukung iklim perdagangan menghasilkan pengaruh negatif terhadap daya saing sektor manufaktur.

"Sektor manufaktur global saat ini membutuhkan pengiriman logistik yang efisien dan dapat diandalkan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kineja ekspor memerlukan logistik yang baik," kata Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, dalam acara pembahasan tantangan dan peluang Indonesia dalam membangun kembali sektor manufaktur di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Kamis.

Menurut data yang dipaparkan Ndiame, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa biaya logistik membutuhkan rata-rata 25 persen dari hasil penjualan produk manufaktur.

Angka 25 persen tersebut lebih tinggi jika dibandingkan Thailand yang 15 persen dan Malaysia dan Vietnam 13 persen.

Tingginya biaya logistik sektor manufaktur di Indonesia merefleksikan beberapa hal, di antaranya pembatasan perdagangan, prosedur izin yang membatasi, dan kesenjangan dalam infrastruktur.

"Hal tersebut memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi biaya logistik," kata Ndiame.

Selain itu, dia juga memandang bahwa pengoperasian pelabuhan yang tidak efisien dan masih adanya hambatan di pintu masuk sektor logistik turut merugikan daya saing sektor manufaktur.

Bank Dunia menilai ada beberapa langkah reformasi yang perlu diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan efisiensi logistik sekaligus menurunkan biayanya.

Pertama, perlu ada pembenahan pada struktur komando pemerintah dalam pengaturan prioritas investasi sektor manufaktur di pelabuhan dan konektivitasnya ke pedalaman.

"Perlu menutup kesenjangan dalam infrastruktur pelabuhan dan meningkatkan konektivitas ke pedalaman melalui investasi di pelabuhan-pelabuhan baru, meningkatkan kinerja pelabuhan yang sudah ada, dan membenahi jalan," kata Ndiame.

Kemudian, Bank Dunia juga menyarankan perlu adanya pengurangan pemeriksaan prapengiriman dengan menerapkan rezim persetujuan impor berbasis risiko.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyasar enam aspek utama dalam membangun sistem logistik nasional, yaitu perbaikan rantai pasok komoditi utama, infrastruktur transportasi logistik, penyediaan pelaku logistik, pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan harmonisasi regulasi.