Anggota DPR nilai asumsi makro 2017 terlalu optimis

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menganggap asumsi makro pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3 persen yang ditargetkan pemerintah masih terlalu optimis.

"Masih terlalu optimis. Target pertumbuhan 5.3 persen termasuk progressive," kata Ecky mengenai target pertumbuhan ekonomi pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Ecky yang merupakan anggota DPR Fraksi PKS, proyeksi APBN 2017 lebih baik moderat ketimbang progresif agar tidak terjadi penyesuaian ke bawah seperti pada APBN Perubahan 2016.

"Sebenarnya kita lebih berharap APBN 2017 yang lebih sehat dan kredibel," kata Ecky.

Sebelumnya Ecky berpendapat target penerimaan negara pada APBN 2016 terlalu tinggi, khususnya di sektor penerimaan pajak. Dia pun meminta agar pemerintah menentukan target pendapatan negara yang lebih realistis.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga berpendapat bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2017 sulit dicapai.

"Menurut saya tidak realistis, terlalu optimistis, di sisi penerimaan dan target pertumbuhan," kata Fadli Zon usai acara penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2017 Beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Politikus Partai Gerindra tersebut memandang perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3 persen sulit untuk direalisasikan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang ditargetkan 5,2 persen juga dinilai akan sulit terwujud.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp1.737,6 triliun dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal pada 2017 dan strategi yang mendukungnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen dengan asumsi bahwa prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik.

Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.