Anggota DPR: pemerintah perlu perkuat BLK TKI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menginginkan pemerintah memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) guna melatih Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar lebih siap dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di negara tujuan.

"Pemerintah harus memperkuat BLK untuk melatih calon TKI," kata Okky Asokawati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Okky, bila BLK yang ada belum siap maka alternatif sementaranya adalah pelatihan terhadap TKI tetap dilakukan oleh pihak swasta.

Namun, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dalam hal pengiriman dan penempatan harus sepenuhnay dilakukan negara.

"Negara harus mengurus persoalan TKI mulai dari pelatihan calon TKI hingga penempatan," papar Okky Asokawati.

Menurut dia, negara perlu mengurus semua basis data TKI karena hal tersebut dalam rangka pendataan yang lebih baik karena melalui satu pintu serta dinilai bakal meminimalkan pemalsuan dokumen.

Pada saat ini, lanjutnya, ada dua pintu yang mengurus persoalan TKI yakni pihak swasta melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan negara melalui Kemenaker sebagai regulator dan BNP2TKI sebagai operator.

Namun, ia menyayangkan perlu adanya kejelasan kewenangan Kemenaker dan BNP2TKI agar tidak terjadi tarik menarik dan egosektoral.

"Bila ditelaah dari setiap permasalahan yang muncul terhadap TKI sebenarnya bersumber dari persoalan di dalam negeri seperti pemalsuan dokumen dan kualitas sumber daya manusia," paparnya.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah akan mendorong keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasional agar para lulusannya lebih mudah terserap di pasar tenaga kerja.

"Model kerja sama dengan swasta nanti kita buat. Dengan masuknya swasta, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Hanya perlu memberikan insentif," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Menko Perekonomian, percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasional ini sangat penting agar Indonesia mampu bersaing dalam persaingan bebas dengan negara lainnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan persaingan tenaga kerja menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari pada saat ini terutama pada saat era kompetisi seperti saat ini.

"Pada era hari ini, persaingan menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Persaingan tenaga kerja terjadi di semua tempat mulai dari level terendah hingga internasional," ujar Menteri Hanif saat membuka rakernas LP3I di Jakarta, Senin (8/8).

Hal itu, ujar dia, yang membuat pemerintah harus fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lanjutnya, mobilitas tenaga kerja juga menjadi hal yang tak bisa dihindari juga.