Jakarta (ANTARA News) - Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fuad Bawazier membantah bahwa organisasi yang dipimpinnya itu menerima aliran dana non bujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). "Saya mau meminta klarifikasi dari KPK, karena Rokhmin menyatakan KAHMI menerima dana DKP. Saya mau tanya, itu KAHMI yang mana, karena kalau KAHMI yang saya pimpin, bisa saya pastikan tidak terima," tutur Fuad saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Veteran, Jakarta, Selasa. Fuad ditemui oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Erry Ryana Hardjapamekas. Menurut Fuad, ia ditunjukkan oleh Erry daftar nama-nama pengurus KAHMI yang menerima aliran dana dari dana non bujeter DKP. "Setelah saya lihat, itu memang bukan pengurus KAHMI yang saya pimpin. Tapi, itu KAHMI yang lain," ujarnya. Namun, Fuad tidak menyebut organisasi KAHMI mana yang ia sebut sebagai KAHMI yang lain itu. Saat persidangan di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor), mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rokhmin Dahuri, menyebutkan beberapa organisasi yang menerima dana non bujeter DKP, di antaranya KAHMI yang ia sebut menerima Rp250 juta. Fuad mengatakan, ia juga telah meminta klarifikasi kepada kuasa hukum Rokhmin. Dari kuasa hukum Rokhmin itu, Fuad mengatakan, ia juga menerima informasi bahwa yang menerima dana aliran non bujeter DKP itu adalah KAHMI yang bukan dipimpinnya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
