... Ahok ingin one man show...Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyatakan partai politik itu tidak mendukung Basuki Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan karena pertimbangan suku, ras, dan agama alias SARA.
"Kami tidak memaknai Pilkada DKI sebagai pertarungan suku, ras, dan agama. Melainkan semangat besar menghadirkan Jakarta yang lebih baik," kata Wahid, di Padang, Sabtu.
Menurut dia Jakarta berhak mendapatkan gubernur yang lebih baik karena ibu kota Indonesia dan sudah sepatutnya harus lebih baik dari daerah lain.
"Kami berharap Pilkada berjalan secara baik dan untuk kandidat yang diusung PKS saat ini masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik," ujar dia yang pernah menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Ia mengakui PKS tidak bisa mengajukan calon sendiri di Pilkada DKI jakarta karena keterbatasan kursi di DPRD, sehingga harus berkomunikasi dengan partai lain dalam membangun koalisi untuk menetapkan calon terbaik yang akan diusung.
Ia menyebutkan sejumlah nama yang berpeluang diusung bersama Koalisi Kekeluargaan, antara lain Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, Adiyaksa Dault, Ganjar Paranowo, Tri Rismaharini hingga Budi Waseso dan Dedi Mizwar.
Salah satu kriteria Koalisi Kekeluargaan untuk calon yang diusung dalam Pilkada adalah masalah etika dan sopan-santun sang calon.
Hingga saat ini koalisi kekeluargaan belum sampai pada tingkat memutuskan siapa yang akan diusung, tapi memang Gerindra secara resmi sudah mengusung Sandiaga Uno dan PKS memungkinkan untuk bisa mendukungnya, ujar dia.
Terkait langkah Ahok yang menggugat ketentuan harus cuti ke Mahkamah Konstitusi ia menilai hal itu suatu pertunjukan yang tidak elok karena aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dibuat berdasarkan persetujuan partai yang mendukungnya saat ini.
"Hanura, Nasdem mendukung keharusan cuti saat kampanye pilkada dan itu ditandatangani Presiden Jokowi, seharusnya Ahok menghormati itu," ujarnya.
Pada sisi lain Wahid melihat keinginan Ahok tidak mau cuti menunjukan kegagalan membentuk sistem dalam mengawasi APBD karena sudah ada sekda dan seluruh SKPD.
"Karena Ahok ingin one man show. Dia gagal membuat sistem dan jangan jangan apa yang dikhawatirkan banyak orang benar bahwa Ahok ingin membentuk birokrasi memenangkan dia pada pilkada DKI Jakarta," katanya.
Sebelumnya pengamat politik Voxpol Center, Pangi Chaniago, mengingatkan partai politik jangan menganggap enteng Ahok dan agar partai politik tidak salah langkah dalam mengambil sikap politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Hingga saat ini koalisi kekeluargaan belum sampai pada tingkat memutuskan siapa yang akan diusung, tapi memang Gerindra secara resmi sudah mengusung Sandiaga Uno dan PKS memungkinkan untuk bisa mendukungnya, ujar dia.
Terkait langkah Ahok yang menggugat ketentuan harus cuti ke Mahkamah Konstitusi ia menilai hal itu suatu pertunjukan yang tidak elok karena aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dibuat berdasarkan persetujuan partai yang mendukungnya saat ini.
"Hanura, Nasdem mendukung keharusan cuti saat kampanye pilkada dan itu ditandatangani Presiden Jokowi, seharusnya Ahok menghormati itu," ujarnya.
Pada sisi lain Wahid melihat keinginan Ahok tidak mau cuti menunjukan kegagalan membentuk sistem dalam mengawasi APBD karena sudah ada sekda dan seluruh SKPD.
"Karena Ahok ingin one man show. Dia gagal membuat sistem dan jangan jangan apa yang dikhawatirkan banyak orang benar bahwa Ahok ingin membentuk birokrasi memenangkan dia pada pilkada DKI Jakarta," katanya.
Sebelumnya pengamat politik Voxpol Center, Pangi Chaniago, mengingatkan partai politik jangan menganggap enteng Ahok dan agar partai politik tidak salah langkah dalam mengambil sikap politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
