Jakarta (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengkritik kompetensi keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP), khususnya untuk bidang ekonomi yang dinilai masih belum memadai. "Semestinya keanggotaan DPP itu lebih menekankan kompetensinya pada bidang ekonomi karena persoalan yang dihadapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini adalah masalah kesejahteraan rakyat akibat masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa. Ia menilai persoalan besar yang dihadapi pemerintah di bawah kepemimpinan Yudhoyono saat ini adalah belum banyak bergeraknya sektor riil, sehingga mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Menurut dia, jika 10 atau 20 tahun lalu kebijakan pemerintah seringkali diprotes oleh kalangan menengah, maka sekarang ini yang lebih sering melakukan protes dan kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah kalangan masyarakat bawah. "Karena itu, semestinya dalam DPP itu perlu ada orang-orang yang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan serta memiliki ide yang besar, khususnya dalam menggerakkan sektor riil," katanya. Ketika disinggung tentang ekonom Dr Sjahrir yang disebut-sebut bakal dilantik sebagai salah satu anggota DPP, Tifatul mengemukakan selama ini yang bersangkutan merupakan "orang lama" yang menjadi penasehat Presiden Yudhoyono. "Sjahrir itu kan akademisi, bukan praktisi. Menurut saya, perlu orang yang lebih berorientasi pada sektor riil, bukan berteori makro lagi, karena itu tidak menyentuh masyarakat miskin," katanya. Namun demikian, kata Tifatul, PKS menyambut baik rencana pengumuman dan pelantikan anggota DPP, karena hal itu berarti pemerintah telah memenuhi ketentuan UU DPP yang disahkan DPR dan sekaligus menghapus polemik seputar lembaga penasehat presiden. Anggota DPP selain Sjahrir adalah Adnan Buyung Nasution, Abdul Gani, Rachmawati Soekarnoputri, Ali Alatas, TB Silalahi, Ma`ruf Amien, Subur Budi Santoso serta Emil Salim. (*)
Copyright © ANTARA 2007
