Kementerian PUPR kejar pembiayaan sejuta rumah non APBN

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mengejar kekurangan kebutuhan dana untuk Program Satu Juta Rumah hingga 2019 di luar anggaran APBN.

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Rumah Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Baby Setiawati Dipokusumo di Jakarta, Kamis, mengatakan kebutuhan pembiayaan rumah hingga 2019 mencapai Rp1.000 triliun, namun dana yang disiapkan baru 30 persen.

"Kita pernah mensimulasi jumlah kebutuhan sampai 2019 kira-kira Rp1.000 triliun. Tapi kemampuan dari pemerintah dan swasta yang ada Rp313 triliun," kata Baby.

Dia menjabarkan pihak pengembang perumahan menyanggupi pembiayaan Rp300 triliun, sementara pemerintah menyiapkan Rp13 triliun.

Oleh karena itu Baby memaparkan saat ini Kementerian PUPR mengupayakan pembiayaan perumahan dari sektor lain di luar anggaran APBN.

Salah satu sumber dana jangka panjang tersebut, lanjut dia, lewat pembiayaan sekunder perumahan berupa Efek Beragun Aset dalam bentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

SMF sendiri telah mencatatkan penyaluran dana sebesar Rp9,7 triliun dari total aliran dana pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan Rp24,44 triliun per Juni 2016 untuk mendukung program KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara realisasi pembangunan Program Satu Juta Rumah tahun 2016 baru mencapai 230.802 unit rumah per 4 Agustus 2016.

Realisasi pembangunan rumah MBR baru 179.718 unit dari target 700.000 unit rumah, sedangkan rumah non-MBR sebanyak 51.084 dari target 300.000 rumah.