Surabaya (ANTARA News) - Melubernya lumpur ke jalan raya Porong mengundang keprihatinan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, karena itu dia minta Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk membuat tanggul di sisi rel Kereta Api (KA), sehingga lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. tidak meluber ke jalan utama dan rel. "Tanggul agar dibuat setinggi 1,5 meter dan lebar 6 meter di sepanjang rel KA yang tergenang, tanggul dibuat berkeliling mulai dari jalan tol," kata Imam Utomo ketika dikonfirmasi di DPRD Jatim, Senin. Ia mengatakan, blokade jalan akses masuk perbaikan tanggul di jalan Desa Siring akan dibuka, karena tuntutan pembayaran uang muka tuntutan ganti rugi 20 persen akan dipenuhi. "Saya sudah telepon, minta kepada Bupati Sidoarjo dan timnas agar membayarkan 20 persen kepada warga Siring. Tim verifikasi, timnas dan bupati agar mendahulukan ganti rugi warga Siring sehingga ganti rugi bisa segera disalurkan," katanya. Imam mengatakan, pemberian ganti rugi tanah dan rumah akan dilakukan bertahap, sedangkan pembayaran uang muka dilakukan segera, selebihnya menunggu sebelum masa kontrak warga Siring selesai dua tahun. Ditanya pers mengenai dugaan korupsi yang dilakukan terhadap proyek Mandi Cuci Kakus (MCK) dan bantuan makanan ke pengungsi di Pasar Porong, Imam Utomo justru balik bertanya, siapa yang melakukan korupsi. Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan dana yang dialokasikan PT Lapindo Brantas Inc. terhadap pengungsi lumpur dengan fakta yang di lapangan berbeda, sehingga diduga ada korupsi. "Ada laporan pembuatan 136 MCK dengan dana Rp200 juta lebih kenyataan di lapangan tidak ada MCK sebanyak itu. Laporan ada pembuatan 'bilik asmara', pada kenyataannya tidak seperti yang dilaporkan, bahkan tahap kedua tidak ada," katanya. Laporan bahwa ada alokasi makanan untuk pengungsi Rp22 miliar, faktanya makanan yang disampaikan ke pengungsi per bungkusnya tidak lebih dari Rp5000, bahkan Rp3.000. "Karena itu, saya minta polisi mengusutnya, benar 'nggak' ada dana sebesar itu, kalau dana itu ada, benar nggak dananya dibelanjakan sebesar itu. Saya khawatir kalau tidak segera diungkap, ada orang lain yang ingin lumpur ini tidak segera selesai," katanya. Oleh karena itu, Saleh mengusulkan, agar pemerintah segera mngambil alih masalah, sehingga tidak muncul korban Lapindo berikutnya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007