Ditemui usai menghadiri acara Parent Gathering di Gedung Assakinah, Cianjur, Jabar, Selasa, Kak Seto menilai, maksud pemerintah mewacanakan penerapan sistem pendidikan tersebut semata untuk mendapat masukan dari semua pihak termasuk masyarakat.
"Hanya cara penyampaiannya terkesan terburu-buru dan kurang tersosialisasikan sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Saya mendukung rencana tersebut selama tidak memasung hak anak, seperti hak bermain, hak beristirahat dan hak berekreasi karena pada prinsipnya proses belajar harus ramah anak dan demi kepentingan terbaik anak," katanya.
Dia menjelaskan, proses pembelajaran bukan hanya di sekolah namun dapat dilakukan diluar sekolah melalui sanggar dan di lingkungan keluarga. Bahkan beberapa sekolah di Indonesia yang telah menerapkan hal tersebut, mendapat keluhan dari orang tua murid.
"Full day school ini tidak bisa disama ratakan karena beberapa sekolah yang telah menerapkan hal tersebut, banyak anak didiknya yang stres karena cara pengemasannya tidak ramah anak," katanya.
Firman T Rahman orang tua siswa yang duduk di bangku sekolah dasar menilai, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif atau hanya berakhir ditataran wacana tergantung dari perangkat pendukungnya di lapangan.
Baca Juga : LPA Indonesia: "full day school" patut ditelaah
Pasalnya, full day school merupakan kebijakan yang mendasar sehingga harus didukung oleh infrastruktur termasuk oleh regulasi penguat lainnya. "Kalau diterapkan serta merta dan ke semua, saya menilai tidak akan efektif malah akan mandeg di tengah jalan. Kebijakan ini harus bertahap dan melibatkan semua pihak," katanya.
Dia masih bingung dengan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan karena setiap ganti tampuk kepemimpinan atau menteri selalu ada produk baru yang implementasinya terkesan dipaksakan.
"Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi 'kelinci percobaan' atas program atau kebijakan-kebijakan dari Jakarta yang terlalu melangit," katanya.
Baca Juga : Mendikbud jelaskan wacana "full day school"
Seperti diberitakan Mendikbud Muhadjir Effendy menggelindingkan wacana penerapan sistem full day school dalam 100 hari kerja kepemimpinannya, belum lama ini. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menggagas penerapan sistem full day school di sekolah setingkat SD dan SMP agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja.
Pasalnya, full day school merupakan kebijakan yang mendasar sehingga harus didukung oleh infrastruktur termasuk oleh regulasi penguat lainnya. "Kalau diterapkan serta merta dan ke semua, saya menilai tidak akan efektif malah akan mandeg di tengah jalan. Kebijakan ini harus bertahap dan melibatkan semua pihak," katanya.
Dia masih bingung dengan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan karena setiap ganti tampuk kepemimpinan atau menteri selalu ada produk baru yang implementasinya terkesan dipaksakan.
"Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi 'kelinci percobaan' atas program atau kebijakan-kebijakan dari Jakarta yang terlalu melangit," katanya.
Baca Juga : Mendikbud jelaskan wacana "full day school"
Seperti diberitakan Mendikbud Muhadjir Effendy menggelindingkan wacana penerapan sistem full day school dalam 100 hari kerja kepemimpinannya, belum lama ini. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menggagas penerapan sistem full day school di sekolah setingkat SD dan SMP agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
