Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut), MS Ka`ban, mendukung upaya pengungkapan aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah partai supaya tidak timbul silang pendapat."Saya kira perlu dibuka untuk membuat transparansi dan akuntabilitas masing-masing partai," katanya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin. Hal itu diungkapkannya menanggapi informasi yang berkembang bahwa dana non-bujeter DKP juga diberikan kepada sejumlah partai, termasuk ke sejumlah anggota DPR guna memuluskan pembuatan Undang-Undang (UU).Ka`ban, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mengatakan bahwa sebagai sebuah partai sah-sah saja menerima aliran dana, sepanjang dibenarkan dalam Undang-Undang dan sumber dana tersebut diketahui apakah menyalahi atau tidak. "Sepanjang pengetahuan saya ketika menjadi Sekjen, dan kini sebagai Ketua Umum PBB, partai ini tidak terindikasi menerima aliran dana-dana dari DKP itu," katanya. Menanggapi aliran dana seperti yang terjadi di DKP juga kemungkinan dilakukan di Departemen Kehutunan, Ka`ban membantah keras. "Selama saya di departemen ini tidak ada. Karena, sekarang pengeluaran dana melalui APBN. Dana-dana taktis itu sudah tidak ada lagi, jadi tidak mungkin," ujarnya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
