Timor Tengah Utara akan bangun 30.038 rumah layak huni

Kupang (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) akan membangun 30.038 rumah layak huni untuk masyarakat di daerahnya yang selama ini memiliki kondisi rumah warga yang belum memadai dan sebagian besar masih memprihatinkan.

"Tahun ini kami akan merampungkan pendataan dan setelah itu akan mulai tahapan pembangunan dari 2017-2021," kata Bupati Kabupaten TTU Raimundua Sau Fernandez saat dihubungi Antara dari Kupang, Senin.

Dia mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dana bantuan akan ditransfer dari kas daerah langsung ke rekening penerima bantuan sehingga proses pembangunan diharapkan bisa lancar dengan pola kerja bersama," katanya.

Bupati Raimundus mengatakan, konsep pembangunan yang diterapkan ialah tuntas desa, tuntas, kecamatan, dan tuntas kabupaten, dan tidak dilakukan secara cicil karena akan menimbulkan kecemburuan sesama masyarakat.

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan mengenai kondisi rumah warga dengan pembagian berdasarkan kategori warga yang tidak memiliki rumah atau rumah darurat, rumah bebak, dan setengah tembok," kata Bupati TTU dua periode itu.

Dia menambahkan, proses pembangunan akan diadakan secara bergotong-royong dari masyarakat yang menerima bantuan sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tukang bangunan namun hanya mendatangkan bahan bangunan melalui dana yang diperoleh.

"Pola kerja gotong royong akan diterapkan secara berasama-sama sehingga tidak ada yang sentimen yang muncul di kalangan masyarakat penerima, selain itu akan lebih menghemat biaya pembangunan karena tidak perlu bayar tukang," katanya.

Ia berharap, nantinya kebutuhan rumah-rumah warga yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di kabupatennya bisa terpenuhi sehingga masyarakat bisa tinggal secara layak dan bisa melakukan hal-hal lain lain untuk meningkatkan taraf hidupnya.

"Kalau rumah sebagai salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat sudah bisa memadai maka masyarakat tinggal berpikir hal-hal lain yang mampu meningkatkan kesejahteraannya tanpa dibebani dengan tempat tinggal," demikian Raimundus Sau Fernandes.