DPR minta BUMN kembangkan potensi daerah

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VI DPR RI Nur Hasan Zaidi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengembangkan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Nur Hasan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan sebagai salah satu contoh adalah BUMN yang beroperasi di Maluku Utara (Malut) belum maksimal dalam mengembangkan potensi daerah setempat karena koordinasi dan sinergi masih jadi masalah.

Nur Hasan mengemukakan itu usai mengikuti pertemuan dengan sejumlah BUMN dalam kunjungan kerjanya ke Ternate, Malut, Selasa (2/8).

"Padahal, kekayaan alam dan pariwisata di Malut sangat potensial," paparnya.

"Kata kuncinya sinergi dan koordinasi antara BUMN, Pemda, dan kementerian terkait belum berjalan. Mestinya antara pelayanan dan bisnis bisa berjalan beriringan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa membaik. Sinergi dan koordinasi masih jadi barang mahal," kata Nur Hasan yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Ditambahkan Nur Hasan, investasi jangka panjang di Malut harus pula diperhatikan oleh sejumlah BUMN. Investasi yang panjang tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. "Kementerian BUMN harus mengarahkan investasi jangka panjang," kata dia.

Pada bagian lain, dia juga menyoroti soal kesiapan SDM di Malut. Bila SDM bagus, lanjutnya, pengelolaan BUMN dan pemerintahan juga membaik. Untuk itu, program CSR BUMN bisa pula diarahkan untuk pemberdayaan SDM di Malut.

Nur Hasan mengingatkan tentang faktor historis Malut yang sangat panjang. Sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiaannya pada NKRI.

Bahkan, kesultanan di Malut telah memberi sumbangsih terbaiknya bagi Indonesia. Namun, ketika Malut telah ditetapkan sebagai provinsi baru sejak 1999, pemerintah pusat kerap memberi harapan kesejahteraan dan kemajuan bagi Pemprov Malut dan rakyatnya.