DPR bentuk tim pengawas pembangunan perbatasan

Nunukan (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk tim pengawas pembangunan perbatasan dengan anggota lintas fraksi untuk memacu pembangunan di seluruh wilayah perbatasan di Indonesia.

Hal ini dikemukakan anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Syaifudiat di Kabupaten Nunukan, Selasa sehubungan dengan upaya DPR RI dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan yang tergolong masih terkebelakang.

Ia menjelaskan, tim pengawas pembangunan perbatasan ini beranggotakan 25 orang yang diambil dari seluruh fraksi dengan agenda melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya atau kementerian yang menjalankan program kerjanya.

Hetifah Syaifudiat yang mengaku menjadi salah satu anggota tim pengawas yang baru saja dibentuk itu merupakan inisiatif Komisi II DPR RI namun dalam perjalanannya tentunya melibatkan seluruh komisi yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perbatasan.

"Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan ini merupakan inisitif Komisi II (DPR RI) dengan melibatkan seluruh fraksi dan komisi yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah perbatasan," ungkap legislator Fraksi Golkar Dapil Kaltim-Kaltara ini.

Ia juga menyebutkan, anggota dari tim ini telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD RI dengan masa kerja selama satu tahun untuk melakukan pengawasan proses pembangunan di wilayah perbatasan.

Hetifah Syafudiat menyatakan, hasil-hasil paripurna dari tim ini akan diajukan berupa rekomendasi kepada seluruh komisi dan kementerian/lembaga.

Wilayah perbatasan yang dinilai sangat kompleks membutuhkan langkah-langkah kongkrit agar kesenjangan yang dirasakan masyarakat di daerah itu dapat segera diakomodir menjadi sebuah realisasi dari pemerintah.