Jakarta (ANTARA News) - Langkah Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengerem penggunaan hak interpelasi terkait resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Iran diprotes kader PPP di daerah dan menganggap langkah tersebut sebagai kepentingan pribadi. "Mestinya Ketua Umum membawa dulu sikap partai ke rapat DPP, tidak tiba-tiba membawa Menlu Hassan Wirayuda ke Fraksi DPR. Kesannya, PPP di bawah Pak Surya sebagai bonekanya pemerintah," kata Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP Mudrick Sangidu, ketika dihubungi dari Jakarta, Sabtu. Mudrick yang juga dikenal sebagai tokoh Mega Bintang langsung protes melalui SMS ke Ketua Umum PPP, Sekjen DPP dan keseluruh wilayah PPP. Dia menyatakan, sikap ketua umum melukai perasaan umat Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia. Mudrick yang juga Anggota Tim Sukses Suryadharma Ali (SDA) dalam Muktamar PPP Januari 2007 sangat kecewa. "Surya yang dulu (saat menjadi calon Ketua Umum PPP) menggunakan semboyan `PPP Bangkit`, kini jauh dari harapan. Kami memilih Pak Surya dengan harapan PPP ada perubahan. Kalau begini apa yang diharapkan," katanya. Mudrick telah memperoleh laporan dari berbagai daerah yang semuanya menyesalkan. Bahkan, warga PPP Jawa Timur berencana akan melakukan demo terhadap Ketua umum PPP yang telah bertindak pribadi dan melukai perasaan umat. Jawa Timur sejak awal mendukung Iran dan menentang Amerika Serikat. Langkah Surya yang juga Menkop dan UKM mengajak Menlu Hassan Wirayuda ke Fraksi PPP DPR pada Jumat (30/3) juga dinilai merupakan kepentingan pribadi Surya karena agenda membawa Menlu bukan keputusan DPP. Sejumlah anggota Fraksi PPP DPR telah memberikan tanda tangan interpelasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas sikap pemerintah RI yang memberi dukungan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB memberi sanksi tambahan kepada Iran terkait pengayaan uranium. Namun pada Jumat [30/3], Surya membawa Menlu Hasan Wirayuda ke DPR untuk memberi pengarahan terhadap anggota FPPP DPR. Intinya, agar FPPP tidak ikut-ikutan interpelasi dan menghentikan upaya melakukan pengunaan hak bertanya kepada presiden soal resolusi DK PBB kepada Iran tersebut. Protes datang juga disampaikan DPC PPP Kabupaten Cianjur yang mengingin agar Fraksi PPP DPR tetap melanjutkan usu menggunakan interpelasi dan meminta DPP PPP sebagai potensi kekuatan Umat Islam untuk tidak menghalangi angotanya di DPR. "Sikap Ketua Umum PPP yang akan mencabut interpelasi sungguh sangat ironis dan sangat menyesalkan karena cara-cara seperti itu hanya akan mengecilkan partai terutama arus bawah yang semuanya memberi dukungan untuk Iran," kata Wakil Ketua DPC Cianjur Dadang AZ. Ketua DPC PPP Surakarta Hasan Mulahela yang juga menjadi tim sukses Surya sebagai ketua umum, kini memberikan kritik tajam. PPP Bangkit didengung Surya sebelum terpilih ketua umum sehingga semua simpati dan akan bergabung pada PPP. "Kini PPP memang bangkit, tapi bangkit membela Amerika dan membiarkan Iran--saudara ? sahabat Indonesia dipecundangi. Mau dibawa kemana PP dibawah SDA," kata Hasan Mulahela. Sementara itu, DPP PPP menyatakan tak pernah menginstruksikan anggotanya untuk menarik dukungan terhadap usulan interpelasi tentang sikap pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi DK PBB nomor 1747 tentang sanksi tambahan bagi Iran karena program nuklirnya. "PPP menggarisbawahi bahwa interpelasi merupakan hak konstitusi anggota DPR RI yang dijamin UUD 1945 dan diatur mekanismenya dalam peraturan Tata Tertib DPR RI," kata Wakil Ketua Umum PPP, Drs H. Chosin Chumaedy, di Jakarta, Sabtu. Chosin didampingi Wakil Sekjen PPP Drs Teuku Taufiqulhadi mengatakan, oleh karena iu DPP PPP memberikan keleluasaan kepada anggota-anggotanya menggunakan hak interpelasi atas permasalahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional anggota kepada rakyat yang memerlukan keterangan pemerintah atas persoalan tersebut. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
