Presiden: amnesti pajak bukan hanya untuk konglomerat

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silahkan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.

Jokowi menyebutkan kebijakan amnesti pajak hanya menyangkut bidang perpajakan saja. "Jangan dikaitkan dengan lainnya, jangan dipolitisasi, ini urusan pajak," kata Jokowi dalam acara yang dipandu komedian Cak Lontong itu.

Hadir dalam acara yang dihadiri sekitar 10.000 peserta itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani.

Presiden menyebutkan kesempatan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak hanya ada pada 2016 dan 2017 karena pada 2018 sudah diberlakukan keterbukaan informasi pajak antarnegara.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan jaminan atas kerahasiaan data pajak wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan itu.

"Ini tidak bisa dijadikan untuk penyidikan, tidak bisa diminta oleh siapapun dan tidak bisa diberikan oleh siapapun, yang membocorkan saya ingatkan petugas pajak kena ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara," kata Jokowi.

Menurut Jokowi dukungan pihak penegak hukum terhadap kebijakan amnesti pajak juga sudah jelas.

"Dukungan itu sudah ditandatangani Jaksa Agung, Kaplori dan Kepala PPATK," kata Presiden dalam acara yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo dan Kepala PPATK M Yusuf.

Presiden menyebutkan dengan adanya dana yang masuk dari amnesti pajak maka Indonesia bisa membangun dengan dana dari pihak swasta.

"APBN tak perlu untuk buat jalan tol, pelabuhan. Dana APBN akan digunakan untuk dana desa, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya, arahnya ke sana," katanya.

Presiden juga menyebutkan bahwa masuknya dana dari amnesti pajak akan memperkuat nilai tukar rupiah.

"Penguatan akan dikendalikan oleh BI agar ekspor kita tetap kompetitif," katanya.