Tuban (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) optimis mampu menarik mayoritas suara nahdliyyin --sebutan bagi warga Nahdlatul Ulama (NU)-- pada Pemilu 2009. Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam saat deklarasi PKNU di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur, Sabtu, bahkan yakin suara nahdliyyin yang secara nasional kurang lebih 18 persen bisa dipungut PKNU. "PKNU ini merupakan wujud baru Partai NU dulu," klaim Anam. Pada Pemilu 1955 dan 1971, Partai NU meraup suara 18 persen dari total suara pemilih nasional. Karena itu, PKNU yang didirikan para ulama senior NU berani menargetkan perolehan suara 18 persen pada Pemilu 2009. Dengan basis utama Jawa Timur, yang juga basis utama NU, maka PKNU yakin target 18 persen tidak mengada- ada. Anam optimis massa PKB Jawa Timur akan berpindah ke PKNU karena kiai-kiai berpengaruh di Jawa Timur adalah nyata-nyata atau notabene merupakan pendiri partai yang diketuainya itu. Para kiai itu, antara lain KH Abdullah Faqih, KH Ahmad Sufyan, KH Idris Marzuki, KH Abdullah Schal, KH Sholeh Qosim, KH Nurul Huda Jazuli, KH Mas Muhammad Subadar. Selain itu di PKNU juga bergabung kiai muda Lora Cholil, putera kiai besar NU almarhum KH As`ad Syamsul Arifin. "Perolehan 11 juta suara nasional PKB pada Pemilu 2004, tujuh juta di antaranya merupakan sumbangan dari Jawa Timur," kata Anam yang sebelumnya merupakan Ketua DPW PKB Jawa Timur. Sementara di luar Jawa Timur, sejumlah kiai NU berpengaruh juga bergabung di PKNU seperti KH Abdurrahman Chudlori, KH Muhaiminan Gunardo, KH Aniq Muhammadun, KH Chasbullah Badawi (Jateng), KH Warson Munawwir (DIY), KH Humaidi Dahlan (Kalsel), KH M Thahir Syarkawi (Sulsel), dan Habib Hamid bin Hud Al Atthos dan KH Abdul Adzim Suhaimi (Jakarta), dan KH Ma`ruf Amin (Banten). Hampir seluruh kiai itu hadir pada acara deklarasi PKNU di Pesantren Langitan asuhan KH Abdullah Faqih, kecuali Idris Marzuki yang hanya berkirim surat menyatakan tak bisa hadir dan Abdullah Schal yang mengirim menantunya untuk mewakili dirinya. PKNU sendiri telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM pada 18 Oktober 2006 dan secara organisasi telah siap mengikuti Pemilu 2009.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007