Makassar (ANTARA News) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Drs K HBaharuddin Pagim mengatakan, pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah harus selalu dalam bingkai yang bermoral dilandasi sikap kejujuran yang "husnul hasanah". "Politik ya politik, tapi kita harus selalu berada dalam koridor yang bermoral dan husnul hasanah," katanya pada Seminar Nasional `Format Pendidikan Politik Pasca Reformasi` di Makassar, Sabtu. Karena itu, katanya, perlu dibangun pendidikan politik yang tidak mencederai masyarakat, karena selama ini ada kesan bahwa politik adalah berbentuk "kebohongan" tetapi menguntungkan bagi para politikus. Guna mewujudkan pendidikan politik yang bermoral di masyarakat, warga Muhammadiyah perlu bersikap jujur dan tidak berpihak kepada partai tertentu namun secara pribadi warganya ada `dimana-mana`. "Muhammadiyah tidak akan melahirkan politisi yang tidak bermoral, melainkan mewujudkan ahli politik yang bermoral, jujur dan bertaqwa kepada Allah SWT," ungkapnya seraya mengingatkan perlunya warga Muhammadyah saling mengingatkan agar kader-kadernya tidak terjerumus kedalam politik yang menghalalkan semua cara. Baharuddin menambahkan, selama ini masyarakat banyak belum memahami hak-hak politiknya, sehingga mereka menilai bahwa politik itu merupakan penipuan terhadap hak mereka. Untuk itulah, keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis `multiwajah` akan menentukan nasib perjalanan bangsa ke depan. Karena hingga saat ini masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme prilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan dan masalah-masalah nasional lainnya hingga saat ini belum mampu diselesaikan. Seminar nasional Format Pendidikan Politik Pasca Reformasi yang dilaksanakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan publik serta Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sekaligus Rapat Kerja Wilayah Muhammadyah, diikuti sekitar 100 peserta utusan DPC Muhammadiyah se Sulsel.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
