Menteri Arcandra diminta Presiden segera capai kedaulatan energi

Sekarang adalah era `marginal fields`, `offshore` termasuk `deepwater`, `tight` dan `shale oil/gas` dan EOR dengan lokasi terpencil dan infrastruktur minim."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Presiden Joko Widodo berpesan kepada dirinya agar Indonesia dapat mencapai kedaulatan energi dalam waktu tidak terlalu lama.

"Kedaulatan energi itu berkaitan dengan bagaimana dalam saat krisis tetap mampu menjaga kebutuhan energinya," katanya saat perkenalan dengan wartawan di Jakarta, Jumat.

Menurut Menteri yang akrab disapa Candra itu, dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah akan menambah pasokan energi untuk mencapai kedaulatan energi sesuai program Nawacita tersebut.

Pria bergelar Phd bidang anjungan lepas pantai (offshore) itu mengatakan, dirinya mempunyai jajaran yang kompeten dan akan membantu mencapai kedaulatan energi tersebut.

Candra menambahkan, kebijakan yang akan diambil berdasar pada tiga hal.

Pertama, seluruh sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kedua, kedaulatan energi diupayakan melalui peningkatan pasokan.

Ketiga adalah menjamin kepastian hukum kepada investor, sehingga tercipta kemakmuran rakyat.

"Jadi, pilar kebijakan ada pada tiga itu," ujarnya.

Candra juga mengatakan, dirinya akan mengamankan program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.000 MW.

"Kendala dengan kementerian lain akan dicari solusinya dalam waktu singkat," katanya.

Terkait Blok Masela, ia mengatakan, meski mempunyai latar belakang "offshore", namun dirinya akan menjalankan kebijakan Presiden yang sudah memutuskan skema darat (onshore).

"Saya sebagai pembantu Presiden akan menjalankan amanat agar Masela dikembangkan dengan pilihan LNG plant ada di onshore," ujar pemilik tiga paten terkait "offshore" tersebut.

Mulai pekan depan, lanjut Candra, pihaknya akan bertemu dengan pemangku kepentingan sektor ESDM.

"Saya akan tanya satu per satu, apa yang bisa dibantu sesuai kewenangan kami. Apabila kewenangan Kementerian ESDM tidak cukup menyelesaikan, maka saya akan diskusi dengan Presiden untuk mencari solusi agar program berjalan dengan baik," katanya.

Candra kelahiran Padang Pariaman, 10 Oktober 1970 yang sejak 1996 atau 20 tahun terakhir sekolah dan berkarir di AS tersebut kembali ke Indonesia setelah diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri ESDM.

Sebelumnya, saat serah terima jabatan Menteri ESDM dari Sudirman Said pada Rabu (27/7), Candra mengatakan, kelanjutan transformasi sektor ESDM bertumpu pada tiga pilar utama.

Pertama, membuat proses bisnis yang efisien, transparan dan terukur.

Kedua, sumber daya manusia yang kompeten yang ditunjang dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman (knowledge, skill dan experience).

Serta, pilar ketiga adalah memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga sumber daya manusia dan "bussines process" yang dibangun bisa lebih efektif dan efisien.

Menteri ESDM juga mengatakan, UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 memang perlu diperbaiki karena tantangan sudah berbeda dengan dulu.

"Peraturan-peraturan yang tidak bermuara pada united strategy untuk membangun kedaulatan energi harus dihapus," katanya.

Menurut dia, UU Migas baru harus mampu menjawab tantangan era ladang minyak besar dengan kondisi geologi yang mudah dan ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur memadai, sudah berlalu.

"Sekarang adalah era marginal fields, offshore termasuk deepwater, tight dan shale oil/gas dan EOR dengan lokasi terpencil dan infrastruktur minim," ujarnya.

Arcandra juga mengatakan, Kementerian ESDM harus menjadi pioner dalam menerima teknologi baru, mendorong industri dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan melakukan transfer teknologi.

"Regulator sebaiknya juga berlaku sebagai business partner dari pelaku bisnis, yang bersama-sama mencari solusi untuk kepentingan bersama, sehingga regulator tidak dianggap sebagai sumber masalah ataupun raja dari sebuah business process," katanya.