Presiden: tekanan ekonomi sekarang kondisi tidak normal

Kalau momentum sudah lepas, kita akan sulit mengejarnya karena ekonomi sangat sulit diprediksi."

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai berbagai tekanan ekonomi yang melanda sejumlah negara saat ini termasuk Indonesia merupakan keadaan tidak normal sehingga harus diselesaikan dengan cara-cara tidak biasa.

"Ini adalah sebuah keadaan yang tidak normal, oleh karena itu harus kita selesaikan dengan cara-cara tidak biasa," kata Presiden Jokowi ketika menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan Jakarta, Kamis malam.

Presiden menyebutkan semua negara mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Tidak ada satu negara pun yang lolos dari kesulitan, tekanan ekonomi global.

"Ada yang turun satu persen, dua persen pertumbuhan ekonominya, ada yang turun sampai minus tiga persen, ada yang mendekati minus tujuh persen," kata Jokowi.

Bahkan, lanjut Jokowi, ada negara yang presidennya jatuh karena ekonomi sudah minus. "Ada pemerintahan yang gagal sehingga terjadi penjarahan karena pertumbuhan ekonominya sudah minus," katanya.

Menurut dia, kesulitan dan tekanan ekonomi juga terjadi di Indonesia.

"Tekanan ekonomi seperti itu juga menekan negara kita, Indonesia. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak normal, oleh karena itu harus kita selesaikan dengan cara-cara tidak biasa," kata Presiden.

Menurut dia, tidak mungkin lagi tekanan-tekanan ekonomi seperti itu diselesaikan dengan cara-cara biasa. "Dengan bekerja yang normal-normal saja, tidak mungkin kita bisa keluar dari situasi yang sulit seperti itu," tegasnya.

Ia menyebutkan yang dibutukan sekarang adalah kecepatan dalam memutuskan satu masalah. "Dibutuhkan kebijakan yang cepat sehingga perubahan-perubahan di lapangan cepat bisa kita antisipasi," katanya.

Menurut Jokowi, kebijakan yang cepat bisa dilakukan jika ada stabilitas kondisi keamanan dan politik. "Stabilitas keamanan dan politik sangat dibutuhkan negara kita," katanya.

Ia menyebutkan banyak investor dan pengusaha yang meyakini dan memberi kepercayaan bahwa stabilitas politik Indonesia dianggap sangat baik.

"Ini patut kita syukuri sehingga setiap kebijakan yang memerlukan kecepatan ada dukungan atau back up dari partai politik," katanya.

Ia mencontohkan kebijakan amnesti pajak yang didukung oleh DPR melalui pembahasan RUU yang cepat selesai.

"Kalau lepas bulan Juni lepas, kata Jokowi, maka momen sudah akan hilang," katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden memberikan apresiasi kepada partai-partai politik, fraksi-faksi di DPR yang cepat menyelesaikan pembahasan RUU Amnesti Pajak.

"Kalau momentum sudah lepas, kita akan sulit mengejarnya karena ekonomi sangat sulit diprediksi," kata Jokowi.