Anggota DPR: kembangkan potensi bahari untuk tingkatkan devisa

Jakarta (ANTARA News) - Pengembangan potensi wisata bahari yang sangat besar di berbagai daerah merupakan sarana yang penting guna meningkatkan pemasukan devisa, kata Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya.

"Sektor wisata yang luar biasa ini dinilai berpotensi mendatangkan devisa negara dan lapangan pekerjaan yang luas," kata Teuku Riefky Harsya dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, semua sudah paham bahwa Indonesia mempunyai potensi wisata bahari yang sangat besar.

Namun, lanjutnya, bagaimana hal ini dikapitalisasi sebagai destinasi wisata, sehingga dapat menyumbang devisa dan lapangan pekerjaan.

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, sektor wisata bahari yang potensial ini masih kurang tersentuh penanganannya oleh Kementerian Pariwisata.

Riefky berharap pemerintah lebih serius membenahi sektor wisata bahari, mulai dari persiapan data wisatawan yang melakukan wisata selam di Indonesia, persiapan SDM, persiapan infrastruktur, hingga promosi.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR Moreno Soeprapto menginginkan Kementerian Pariwisata dapat menggaet wisatawan lebih banyak lagi untuk menikmati wisata bahari di Tanah Air.

Moreno yang berasal dari Partai Gerindra ini mengharapkan agar aspek keamanan serta kenyamanan dari wisatawan menjadi prioritas.

Sedangkan Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, masih ada beberapa persoalan dalam mengembangkan wisata bahari Indonesia. Padahal, wisata bahari merupakan sektor wisata yang sangat potensial.

"Misalnya dari aspek penataan infrastruktur, SDM, termasuk promosi," kata Dadang dari Partai Hanura itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI A Fikri Faqih menginginkan diperkuatnya sinergi antar-instansi dalam mewujudkan destinasi pariwisata terbaik di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk itu.

"Sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam dunia pariwisata, Indonesia perlu memperbaiki koordinasi dan kerja sama dari tingkat bawah hingga pusat," kata Fikri Faqih.

Menurut Fikri, hal tersebut diperlukan mengingat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sebuah destinasi bermuara pada permasalahan mengenai hubungan antar-instansi terkait.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan sebagaimana yang terjadi dengan salah satu obyek wisata candi Borobudur di Jawa Tengah, antara pemerintah daerah dan pengelola tidak ada sinergi.