... (pelanggaran) HAM ini mungkin secara politis sudah beliau jelaskan, tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian formal secara legal...Jakarta (ANTARA News) - Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, berharap penunjukan Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto yang kini adalah menteri koordinator bidan polisik, hukum, dan HAM, dapat digunakan sebagai momentum perjuangan penegakan HAM di Indonesia.
"Kita berharap Pak Wiranto bisa mempergunakan momentum ini untuk berjuang demi kepentingan HAM di Tanah Air," kata Yenny, di sela-sela peringatan sewindu kepergian ahli ekonomi Sjahrir, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis.
Meskipun demikian, ia tidak menampik banyak pihak yang masih mempertanyakan penunjukan Wiranto di Kabinet Kerja-nya Jokowi-Jusuf Kalla, mengingat dugaan pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada ketua umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat itu saat masih menjabat sebagai petinggi militer.
"Ada rekam jejak yang belum terjelaskan sampai sekarang walaupun Pak Wiranto pernah menjadi calon presiden (pada 2014). Persoalan (pelanggaran) HAM ini mungkin secara politis sudah beliau jelaskan, tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian formal secara legal," ujar Yenny.
Pelantikan Wiranto oleh Presiden Jokowi, di Jakarta, Rabu (27/7), menuai kecaman dari berbagai pihak.
Menteri pertahanan/panglima ABRI periode 1998-1999 itu dianggap bertanggungjawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM berat berdasarkan sejumlah laporan Komnas HAM; antara lain Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah.
Yang paling serius adalah pencantuman nama Wiranto dalam laporan Unit Kejahatan Serius PBB, sebagaimana dinyatakan Kontras saat itu.
Dituding seperti itu, Wiranto menuntut pembuktian atas semua hal yang diarahkan kepada dia soal pelanggaran-pelanggaran HAM itu.
"Isu-isu HAM mengenai saya, saya mengharapkan harus jelas locus, tempus, delicti-nya. Di mana dan kapan, di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu persatu," ujarnya, usai upacara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Jakarta, Kamis.
"Isu-isu HAM mengenai saya, saya mengharapkan harus jelas locus, tempus, delicti-nya. Di mana dan kapan, di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu persatu," ujarnya, usai upacara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Jakarta, Kamis.
Pewarta: Yashinta Difa
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
