Pertempuran sengit yang melibatkan tank dan helikopter berlangsung selama beberapa hari pada bulan ini di Juba, antara tentara yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan tentara yang mendukung Wakil Presiden Riek Machar.
Reuters melaporkan, setidaknya 272 orang tewas sebelum kedua pemimpin itu memerintahkan gencatan senjata.
Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan misi perdamaian PBB di Sudan Selatan masih menerima "laporan yang sangat meresahkan mengenai kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan pemerkosaan beramai-ramai oleh tentara berseragam dan pria berpakaian sipil, terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, di sekitar kompleks PBB dan di kawasan-kawasan lain di Juba."
Haq mengatakan pasukan penjaga perdamaian PBB telah meningkatkan patroli dan juga memberikan "perlindungan pada jam-jam tertentu kepada perempuan ketika mereka harus keluar dari lokasi Perlindungan Warga Sipil untuk mengumpulkan kayu bakar dan mendapatkan bahan-bahan non-pangan lain."
PBB melindungi puluhan ribu warga di berbagai lokasi di Juba maupun wilayah-wilayah lain di Sudan Selatan. Haq mengatakan PBB menyerukan kepada semua pihak untuk segera menjatuhkan sanksi kepada tentara yang bertanggung jawab atas "tindak kekerasan yang tak terkatakan ini."
Sudan Selatan yang mendapatkan kemerdekaan dari Sudan pada 2011, terjebak dalam perang sipil setelah Kiir memecat Machar sebagai wakil presiden pada 2013.
Lebih dari 10 ribu orang tewas dan sekitar 2 juta penduduk mengungsi, banyak di antaranya lari ke negara-negara tetangga.
Kiir menunjuk kembali Machar tahun ini berdasar perjanjian damai yang tercapai pada Agustus. Namun Machar meninggalkan Juba menyusul pecahnya bentrokan bulan ini dan Kiir pada Senin menggantinya dengan Jendral Taban Deng Gai, mantan negosiator oposisi yang sudah pecah dengan Machar.
Machar mengatakan ia hanya akan kembali ke Juba setelah pasukan internasional dikerahkan sebagai pasukan penyeimbang untuk memisahkan tentaranya dari tentara Kiir.
(Uu.S022)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
