Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik diri dari rencana penggunaan hak interpelasi oleh DPR terkait dukungan pemerintah Indonesia atas sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) terhadap Iran. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Jumat. "Saya yakin, setelah mendengarkan keterangan dari Menteri Luar Negeri (Hasan Wirajuda, Red), mereka (anggota PPP di DPR RI) akan menarik pernyataan itu secara suka rela," kata Suryadharma. Menurut Suryadharma, PPP semula mendukung interpelasi itu karena anggotanya di parlemen tidak tahu menahu duduk persoalan sebenarnya hingga pemerintah mendukung resolusi 1747 yang memaksa Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Namun, lanjutnya, setelah mendapatkan penjelasan dari Menlu, ia berkeyakinan bahwa anggotanya akan memahami kondisi sebenarnya. Suryadharma yang juga menjabat Menteri Koperasi dan UKM itu lantas menjelaskan pandangan PPP terhadap kasus Iran. Pertama, PPP mendukung diplomasi Indonesia dan negara-negara lain yang mendambakan perdamaian dan memperkecil ketegangan dunia dengan memperjuangkan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. "Artinya Israel juga kena semestinya," katanya. Kedua, PPP memahami dukungan pemerintah atas resolusi 1747 sebagai desakan kepada negara-negara maju agar memberikan perlakuan yang adil dan tidak menggunakan standar ganda dalam menyikapi perlombaan teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Ketiga, PPP minta kepada semua pihak untuk memaksimalkan pilihan jalan perundingan dan menghindari penggunaan kekuatan militer sebagai solusi, sebab cara-cara militer akan menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat dunia. "Jika terjadi perang, maka akan berpengaruh pada stabilitas harga minyak dunia. Minyak akan naik, kita bisa bayangkan pengaruhnya kepada Indonesia," ujarnya. Keempat, PPP mengimbau agar Iran lebih kooperatif atas krisis program nuklirnya dan menghindari adanya ketegangan di kawasan Teluk. Langkah itu, menurut Suryadharma, lebih bermartabat dalam mewujudkan perdamaian yang hakiki. Kelima, PPP mengimbau masyarakat agar tidak menyikapi secara berlebihan persoalan tersebut, karena dapat berakibat buruk. Pada kesempatan itu, Suryadharma menampik kehadiran Menlu di Fraksi PPP sebagai bentuk intervensi. "Tidak ada instruksi, yang ada hanya dialog," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
