Pemerintah diharapkan konsisten berpihak pada koperasi

Kami ingin mengingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa sesuai dengan UUD 1945 yang mengatur perekonomian sebenarnya dititik beratkan pada koperasi,"

Semarang (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah Bambang Sadono menegaskan pemerintah harus konsisten dalam menunjukkan keberpihakannya pada koperasi.

"Kami ingin mengingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa sesuai dengan UUD 1945 yang mengatur perekonomian sebenarnya dititik beratkan pada koperasi," katanya di Semarang, Selasa.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengkajian (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu usai diskusi publik bertajuk "Mencari Solusi Atas Permasalahan Koperasi di Jawa Tengah".

Menurut dia, koperasi sebagai usaha bersama yang bersifat kekeluargaan adalah yang paling cocok diterapkan di Indonesia sehingga pemerintah semestinya konsisten dalam keberpihakannya.

"Kondisi (ekonomi, red.) sekarang sedemikian rupa karena koperasi tidak berperan maksimal. Kenapa? Pemerintah tidak konsisten karena tidak banyak melibatkan koperasi," katanya.

Program-program yang dulunya dijalankan koperasi, seperti pengadaan pangan, pupuk, dan gas yang menjadi tumpuan hidup banyak orang, lanjut ini, sekarang ini tidak melibatkan koperasi.

"Artinya, sebagai komitmen pemerintah semestinya koperasi dilibatkan. Termasuk, pendampingan dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sekarang ini kan cenderung melenceng," katanya.

Akibat sistem perekonomian yang melenceng, tegas mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, terjadi penumpukan dan penguatan aset-aset pada sekelompok kecil masyarakat.

"Di sisi lain, sejumlah besar masyarakat yang tergolong sebagai penduduk miskin justru minim dalam mendapatkan akses dan aset sehingga mereka sulit untuk tumbuh mandiri dan berkembang," katanya.

Bambang mengakui pemerintah memang sudah menyalurkan berbagai program bantuan, seperti pangan dan pendidikan, namun nilainya tergolong kecil untuk bisa dinikmati oleh masyarakat miskin.

"Masyarakat ini justru lebih senang bisa mandiri bekerja meski dengan penghasilan kecil daripada tergantung dengan bantuan. Makanya, keberadaan koperasi bisa membantu mereka," pungkasnya.