Menkeu: pembahasan G20 mulai Brexit hingga AEoI

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang pekan lalu menghadiri pertemuan negara-negara G20 di Chengdu, China, menjelaskan pembahasan forum internasional tersebut menyangkut berbagai hal seputar keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) hingga "Automatic Exchange of Information" (AEoI).

Bambang mengatakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, G20 banyak menyoroti Brexit namun perhatian terhadap Brexit dinilai tak seberat yang dibayangkan sebelumnya.

"Praktis semua menganggap seolah-olah ini ada semacam side back karena Brexit ini. Tetap saja sebagai G20 kita meyakini masalah Brexit ini bisa ditangani dengan baik antara Inggris dan Eropa," kata Bambang.

Selain itu Bambang juga memaparkan mengenai Amerika Serikat melalui Bank Sentral Federal Reserve (The Fed) yang masih melihat perkembangan tingkat pengangguran dan inflasi terkait tingkat bunganya.

"Jadi sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka mempercepat kenaikan tingkat bunga," kata Menkeu.

Sementara mengenai pertukaran data otomatis ekonomi perbankan secara terbuka atau AEoI yang mulai dilaksanakan pada 2018, Bambang mengatakan dirinya memberikan intervensi khusus dengan meminta adanya sanksi tegas apabila ada negara atau juridiksi yang tidak mematuhi hal tersebut.

Dia mengatakan adanya kemungkinan sejumlah juridiksi yang mencari celah agar tidak mengikuti AEoI tersebut. Oleh karena itu Bambang berpendapat perlunya pengawasan dan peraturan mengenai sanksi apabila ada hukuman.

"Jadi kita minta G20 mewaspadai hal ini dan memastikan semua jurisdiksi negara maupun bukan negara. Jadi benar-benar bisa diikat dalam pertukaran informasi. Sanksinya semacam blacklist dan sanksi dalam bentuk apakah aliran uang, pengakuan sistem keuangan dan lain sebagainya," kata Bambang.

Forum internasional G20 di Chengdu, China, pada 23-24 Juli dihadiri oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20. Perwakilan Indonesia dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur BI.