BTN: limpahan dana repatriasi amnesti pajak akan bantu tekan LDR

Mudah-mudahan Rp50 triliun bisa didapat. Instrumen deposito yang bisa menangkap untuk menekan LDR itu."

Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meyakini limpahan dana repatriasi dari amnesti pajak sebesar Rp50 triliun akan menekan rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio) perseroan yang mencapai 110 persen.

"Memang 110 persen, namun bukan berarti kami kesulitan likuiditas. Itu karena kami mempunyai dana kredit jangka menengah dan panjang," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono di Jakarta, Senin.

Maryono membantah jika tingkat LDR yang ketat di atas 100 persen mengindikasikan BTN kesulitan likuiditas.

Menurutnya, jika diperhitungkan dengan indikator lain, tingkat likuiditas BTN lebih baik.

"Kalau melihat dari financing to deposit ratio (FDR), kami berada di 97 persen," ujarnya. Adapun, Bank Indonesia memasang batas atas LDR/LFR sebesar 92 persen," katanya.

Dia meyakini, setelah BTN resmi menjadi bank persepsi amnesti pajak, likuiditas akan terus membaik. Maryono optimistis perseroan akan memperoleh sedikitnya limpahan dana repatriasi sebesar Rp50 triliun.

Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko menerangkan, LDR perseroan tinggi, karena BTN memiliki portofolio yang luas untuk kredit jangka panjang. Dia menekankan LDR bukan satu-satunya indikator penentu kesehatan ikuiditas lembaga perbankan.

"Kami juga patuhi ketentuan dari OJK mengenai prinsip kehati-hatian. Memang orang sering melihat likuiditas dari LDR, tetapi ini keliru buat kami," imbuhnya.

Untuk amnesti pajak, Iman menerangkan instrumen deposito diharapkan menjadi sarana penampung dana repatriasi yang bisa menekan LDR ke bawah 100 persen.

"Mudah-mudahan Rp50 triliun bisa didapat. Instrumen deposito yang bisa menangkap untuk menekan LDR itu," tegasnya.

Instrumen lain untuk amnesti pajak, BTN juga menyiapkan produk Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan EBA-SP yang ditargetkan meneyerap Rp10 triliun. Kemudian obligasi yang direncanakan Rp10 triliun, dan berbagai instrumen pasar keuangan seperti surat utang jangka menengah dan sertifikat depsito.