PBNU minta pemerintah tekankan pemerataan

Cirebon (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah tidak hanya fokus mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pada aspek pemerataan.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam pembukaan Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Minggu, mengatakan, aspek pemerataan harus menjadi perhatian karena berdasarkan data Bappenas rasio gini atau ketimpangan ekonomi antarpenduduk Indonesia per akhir 2015 masih cukup tinggi mencapai angka 0,413.

"Bagi PBNU, ekonomi kerakyatan harus ditingkatkan. Jangan sampai kekayaan modal negeri ini hanya dikuasi oleh para konglomerat," tandas Said Aqil.

Menurut dia, ekonomi kerakyatan menjadi fundamental perekonomian nasional. Krisis 1998 membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan tampil sebagai penyelamat negara dari kebangkrutan, bukan para konglomerat atau pemilik modal besar.

"Makanya NU akan selalu berusaha untuk membangun kekuatan rakyat dari sisi agama, akhlak, dan termasuk perekonomian," kata Said Aqil.

Ketua Panitia Rapat Pleno KH Eman Suryaman mengatakan, persoalan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan, menjadi bahasan utama rapat pleno.

"Rekomendasi rapat pleno akan menjadi masukan pemerintah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan," kata dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Pleno PBNU mengajak jajaran warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk membantu program pemerintah dalam mengentaskan warga dari kemiskinan

Dikatakannya, saat ini jumlah angka kemiskinan di pedesaan terbanyak ada di Jawa Timur dan yang kedua ada di Jawa Tengah yang notabene merupakan basis NU.

"Bisa jadi warga yang miskin itu adalah warga NU juga," tandas Khofifah yang juga Ketua Umum Muslimat NU.

Khofifah mengatakan saat ini banyak dana sosial yang menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan, terutama untuk masyarakat di pedesaan, antara lain dana desa, dana bantuan sosial (bansos), dan dana program keluarga harapan (PKH).

Pemerintah ke depan juga akan mengucurkan bantuan berupa dana-dana nontunai yang disalurkan melalui warung-warung elektronik (e-warung). Dana nontunai tersebut bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pokok.

E-warung nantinya akan dikembangkan di desa-desa seluruh Indonesia. Saat ini sudah dibuka di Malang dan Sidoarjo, Jawa Timur. Tahun depan e-warung akan dibuka di 44 kota seluruh Indonesia.

"Makanya kami minta pondok pesantren juga bisa terlibat dalam membangun e-warung ini. Langkah itu akan sangat efektif," kata dia.