Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh jajaran menteri kabinet untuk lebih aktif bekerjasama dengan MPR dalam rangka sosialiasi UUD dan amendemennya. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, usai mengikuti Rapat Tertutup soal Sosialisasi Amendemen UUD, di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis sore. "Secara spesifik rapat tadi membahas tindak lanjut dari hasil rapat Presiden dengan MPR pada Selasa (27/3) karena ada poin-poin yang ketika itu diangkat pimpinan MPR waktu itu, sehingga perlu dibahas dan diperhatikan oleh menteri," katanya. Presiden, ujarnya, meminta kepada para menteri juga ikut aktif bekerjasama mensosialisasikan amendemen tersebut di departemen masing-masing. Hadir dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.30 WIB itu sejumlah menteri seperti, Menkopolhukkam, Menteri Hukum dan HAM, Mensesneg, Mentan, Menperin, Menhut, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menneg UKM dan Koperasi, Menpora. Meski demikian, rapat tersebut sempat mengundang pertanyaan dari para wartawan yang meliput di Kantor Kepresidena, selain karena jadwal rapat mendadak juga tak satupun petugas jurnalistik yang mengetahui secara pasti agenda pembahasan rapat. Sejumlah menteri yang dicegat untuk ditanyai wartawan sebelum dan sesudah rapat dilaksanakan, tidak berkomentar. "Tanya saja yang di dalam," kata Menpora Adhiyaksa Dault. Akibat dari tidak adanya jawaban yang pasti dari pihak yang dijadikan nara sumber itu, sempat juga berkembang isu bahwa rapat yang dilakukan tertutup itu membahas perombakan kabinet (reshuffle) yang saat ini isunya memang sedang mereda. Ketika isu "reshuffle" itu dikonfirmasi kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Saefullah Yusuf, mengatakan "tidak sejauh itu,".(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
