RRI siapkan strategi jaring minat publik

Ini juga tugas kami sebagai lembaga penyiaran publik menjadikan masyarakat dapat mandiri."

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Mohammad Rohanudin menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan strategi untuk menjaring lebih banyak minat publik.

"Kami akan melakukan audit terhadap sumber daya manusia, keuangan dan program. Tiga mata rantai ini tidak dapat dipisahkan karena akhirnya dapat membuat bisnis kami menjadi sangat kuat sehingga kemudian dipilih publik," ujarnya di Gedung RRI, Jakarta.

Dewan Pengawas LPP RRI pada Jumat (22/7) melantik direksi baru, yakni M. Rohanudin (Dirut), Soleman Yusuf (Direktur Program dan Produksi), Rahadian Gingging M. (Direktur Teknologi dan Media Baru), Godlief Richard Poyk (Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha), Hari Sudaryanto (Direktur Keuangan) dan Nurhanuddin (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum).

Rohanudin mengungkapkan keinginan untuk lebih mendekatkan lembaganya dengan para pendengar.

Harapan tersebut, menurut dia, tidak hanya semata dengan menghibur publik untuk mencari keuntungan, tetapi lebih dari itu RRI ingin menyediakan konten siaran radio yang juga mendidik masyarakat.

"Oleh karena itu, kami harus memiliki banyak pendengar. Kalau tidak banyak pendengar, maka nilai-nilai pencerdasan terhadap publik menjadi sangat kecil. Ini juga tugas kami sebagai lembaga penyiaran publik menjadikan masyarakat dapat mandiri," tuturnya.

Rohanuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus membangun stasiun produksi dan mengembangkan studio, serta memperbaiki pemancar agar siaran radionya tetap dapat dijangkau masyarakat di daerah perbatasan maupun wilayah kepulauan terluar.

Terkait dengan rencana penggabungan status lembaganya dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI), mantan Kepala RRI Surabaya itu mengatakan, masing-masing pihak telah melakukan pembaharuan terhadap modul siaran maupun sumber daya manusianya, sehingga peningkatan status pada kedua lembaga tersebut diklaim sudah dapat dilakukan.