Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang kini sedang dalam proses persidangan terkait kasus penyalahgunaan dana nonbudjeter instansi itu, mesti lebih berani membeberkan secara tuntas siapa-siapa penerima aliran dana tersebut, sekaligus menuding Parpol mana paling besar menerimanya. Demikian pendapat seorang pengamat sosial politik yang mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2003-2005, Hasanuddin, di Jakarta, Kamis, sehubungan pernyataan Rokhmin Dahuri tentang adanya pihak-pihak di KPK, Parpol, tokoh partai, Ormas maupun individu tertentu ikut menikmati dana nonbudjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). "Saya minta maaf, seyogianya tak etis mengomentari kasus ini, karena sedang dalam persidangan. Tetapi yang paling berkompeten membeberkan siapa-siapa saja yang menikmati aliran dana non-budjeter itu, timnya pak Rokhmin," katanya. Untuk itu, lanjut Hasanuddin, siapapun orangnya (yang terlibat penggunaan dana tersebut), mungkin saja bisa dibeberkan melalui pengacara Rokhmin Dahuri. Beberapa kalangan di DPR juga berharap sama, segera saja ada pembeberan tuntas, agar tidak terkesan fitnah di balik pernyataan tim Rokhmin Dahuri tersebut. "Beberapa kawan di Dewan yang belum mau menyebutkan namanya berharap seperti ini. Jangan sampai situasinya malah semakin runyam, karena hal itu menyangkut kredibilitas partai, juga terlebih lagi nama KPK ikut terbawa-bawa," kata Michael Umbas, seorang aktivis dari Indonesia Archipelago Watch (IAW). IAW, menurut Michael Umbas, memang telah menduga sejak awal, adanya pihak-pihak di luar Rokhmin Dahuri yang terlibat dalam proses pemobilisasian serta pemanfaatan dana nonbudjeter itu. (*)
Copyright © ANTARA 2007
