DPR minta pemerintah investigasi masuknya vaksin palsu

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah menginvestigasi masuknya vaksi palsu di rumah sakit dalam sistem distribusi resmi, sehingga jangan langsung menyalahkan dokter dan rumah sakit.

"Pemerintah justru harus investigasi proses masuknya vaksin palsu itu ke dalam sistem distribusi resmi yang kabarnya dikuasai oleh hanya satu BUMN," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan pemerintah jangan langsung menyalahkan dokter dan rumah sakit karena mereka adalah korban karena pemerintah tidak mengawasi dengan cermat peredaran vaksin palsu.

Fahri mengatakan vaksin setelah diproduksi lalu diverifikasi oleh BPOM, kemudian didistribusikan melalui ketentuan kemenkes dan jajarannya (Dinas Kesehatan).

"Menuntut rumah sakit bukan pekerjaan mudah kecuali terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu memang terlibat sebagai bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu," ujarnya.

Dia mengatakan jangan korbankan perawat, dokter, klinik dan rumah sakit, karena dalam jalur peredaran obat/vaksin karena keempat unsur ini adalah "user".

Selain itu dia menilai, sampai hari ini belum ada prosedur standar pengujian asli/tidaknya obat/vaksin yang dapat dilakukan oleh "user".

"Dalam peredaran obat/vaksin palsu, produsen, distributor, dan penjuallah yang seharusnya ditelusuri, dan dalam hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam pengawasan peredaran obat/vaksin," katanya.

Selain itu menurut dia, pemerintah harus menghargai proses hukum sehingga jangan main hakim sendiri. Dia mengatakan, keputusan pemerintah mengumumkan secara luas nama-nama pengguna vaksin palsu di media massa, patut disayangkan.

Fahri menjelaskan, masyarakat yang panik dan tidak paham harus bertindak akhirnya main hakim sendiri serta beberapa dokter dan rumah sakit mendapat ancaman fisik.

"Selanjutnya pemerintah harus segera menyeleskaikan persoalan peredaran vaksin/obat palsu ini sesuai dengan porsinya dan yang paling urgen, pemerintah harus mampu menenangkan masyarakat yang sudah terlanjur khawatir," katanya.

Fahri menilai jangan sampai timbul ketidak-percayaan di kalangan masyarakat terhadap imunisasi, yang akan memberikan dampak buruk bagi pelayanan kesehatan di masa datang.