Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Belanja Negara (APBN) tahun 2008 sebesar 1,7 persen atau sekitar Rp73,1 triliun dari estimasi total pendapatan pemerintah (GDP) sebesar Rp753,7 triliun, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 6,8 persen. Penetapan defisit beserta sejumlah indikator makro ekonomi tahun 2008 diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai mengikuti Rapat Rencana Kerja Pemerintah, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Sektretariat Negera, Rabu. Hadir dalam rapat tersebut hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan seluruh pejabat dan eselon I departemen dan lembaga. Menkeu menjelaskan, untuk menyusun APBN 2008 dan besaran makro ekonomi, pemerintah memulai dengan membuat rencana kerja pemerintah serta melihat proyeksi tahun 2007 yang sedang berjalan. "Pertumbuhan ekonomi 2007 yang diproyeksikan mencapai 6,3 persen, merupakan tantangan berat meski sampai dengan hari ini hampir semua kalangan berpendapat realitas pertumbuhan realitas mencapai sekitar 6,1 persen. Ini perlu kerja keras," ujarnya. Ia menjelaskan, jika pada 2007 tingkat inflasi diperkirakan di kisaran 6,5-7 persen, maka pada 2008 diproyeksikan di kisaran 6 persen. Demikian halnya dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, diperkirakan stabil di level 9.300 per dolar, sedangkan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) akan terus menurun menjadi sekitar 7,5-8 persen, dari saat ini sekitar 8-8,5 persen, seiring dengan tren penurunan inflasi. Pada APBN 2008, pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah di kisaran 57 dolar AS per barel dengan catatan produksi minyak mencapai 1,034 juta barel per hari dari produksi tahun 2007 sekitar 1,015 dolar AS per barel. "Sehingga cadangan devisa pada akhir 2008 diperkirakan bisa mendekati Rp60 triliun," katanya. Dari sisi pendapatan pajak, diutarakan Sri Mulyani, pada 2008 rasio pajak diproyeksikan mencapai 13,5 persen dari GDP turun dari rasio pajak pada APBN 2007 yang diproyeksikan sebesar 14,4 persen dari GDP. Penurunan itu karena berubahnya basis penghitungan PDB yang merupakan revisi basis tahun 2000 menjadi tahun 2006. Badan Pusat Statistik merevisi angka PDB dari tahun 2000 menjadi 2006, sehingga terjadi kenaikan PDB dari Rp3.531 triluin menjadi Rp3.796 triliun, atau terjadi kenaikan sekitar Rp250 triliun. "Ini menyebabkan rasio pajak mungkin akan menurun karena faktor pembilangnya semakin tinggi. Untuk 2007 diperkirakan realiasi pajak terhadap PDB akan pada kisaran 13,8 persen, tetapi kalau GDP dengan penghitungan baru akan berkisar 12,9 persen," ujar Sri Mulyani. Sementara dari sisi pengeluaran tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp826,9 triliun, dimana belanja pemerintah pusat mencapai Rp559 triliun, naik dari tahun 2007 sebesar 504,8 triliun, sedangkan belanja daerah diperkirakan Rp267,9 triliun naik dari sebelumnya Rp258,8 triliun. Terkait hal itu, pemerintah juga mencatat total belanja kementerian dan lembaga pemerintah setiap tahun terus meningkat, jika pada 2005 belanja mencapai Rp121 triliun, pada 2006 naik 76,8 persen menjadi Rp214 triliun, pada 2007 dianggarkan sebesar Rp258 triliun, selanjutnya 2008 diproyeksikan mencapai Rp280 triliun.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007