Jakarta (ANTARA News) - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mendukung penuh usul interpelasi yang digagas anggota Komisi I DPR terkait sikap pemerintah dalam penjatuhan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DKB PBB) pada Iran. "Kebijakan pemerintah yang mendukung sanksi bagi Iran memang harus dipertanyakan karena bertentangan dengan mayoritas aspirasi rakyat," kata Ketua Harian Presidium Majelis Nasional KAHMI Dr Abdul Asri Harahap, di Jakarta, Rabu. Patut diduga, kata Harahap, keputusan pemerintah mendukung Resolusi 1747 DK PBB yang dirumuskan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya itu akibat adanya tekanan dari negara adidaya tersebut. "Tidak semestinya Indonesia sebagai negara berdaulat tunduk pada tekanan negara lain, apalagi hal itu dimaksudkan untuk merugikan suatu negara berdaulat lainnya," kata Harahap. Lebih lanjut Harahap mengatakan, KAHMI sangat tidak memahami alasan pemerintah mendukung resolusi yang dibuat dengan semangat menghukum Iran secara sepihak terkait program nuklir yang dikembangkan oleh Iran tersebut. "Sepihak karena AS dan sekutunya itu menghukum Iran karena faktor tidak senang. Ironisnya, Indonesia yang kemarin menunjukkan sikap bersahabat dan mendukung Iran, justru mendukung penjatuhan hukuman itu," katanya. Ditanya tentang adanya komentar bahwa dengan mengajukan interpelasi sebenarnya DPR hanya ingin "cari muka" pada rakyat, Harahap menilai pendapat itu terlalu tendensius. "Kalaupun benar DPR mau cari muka, itu sah-sah saja, toh cari mukanya pada rakyat sendiri yang mayoritas memang ingin Indonesia bersahabat dengan Iran," katanya. Keputusan pemerintah mendukung penjatuhan sanksi lebih luas pada Iran oleh DK PBB melalui Resolusi 1747 mengundang reaksi keras di dalam negeri, terutama dari kalangan umat Islam. Dua organisasi Islam besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terang-terangan menyatakan kecewa pada sikap pemerintah tersebut dan menyatakan tetap akan mendukung Iran yang mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
