Jakarta (ANTARA News) - Dirut Perum Bulog Mustofa Abubakar mengungkapkan, rapat di tingkat menteri menyepakati formula baru dalam penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras namun formula tersebut harus dilaporkan dulu kepada Presiden. "Rapat tadi sudah menemukan formula-formula tertentu dan akan dilaporkan terlebih dulu kepada Bapak Presiden," kata Mustofa usai mengikuti rapat koordinasi membahas HPP di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu. Mustofa menyatakan belum dapat menyampaikan formula hasil rapat itu karena sedang dalam finalisasi. Selain itu Bulog hanya sebagai pelaksana saja sehingga tidak bisa menyampaikan keputusan rapat. "Nanti kita dengar saja dari Menko Perekonomian dan Mentan karena saya ingatkan lagi, Bulog hanya sebagai pelaksana saja. Dan hal itu saat ini sedang dalam tahap perumusan kebijakan," katanya. Ia juga menyatakan bahwa Bulog masih akan menggunakan instrumen HPP dalam melakukan penyerapan produksi petanai dalam rangka pengadaan stok pangan. Bulog akan menunggu penetapan HPP, dan setelah ditetapkan, Bulog dapat langsung melakukan tugasnya. "Kelihatannya kita masih mengacu ke HPP. Pokoknya kita meneruskan kebijakan lama. Tinggal menunggu penyesuaian. Saya belum tahu bagaimana penyesuaiannya, nanti mungkin akan diumumkan setelah dilaporkan ke Presiden," katanya. Ia menyebutkan, selain membahas penyesuaian HPP, rapat di tingkat menteri juga telah membahas pengaruhnya atau konsekuensinya terhadap penyediaan modal Bulog, dan dana yang harus disediakan APBN. Ditanya kemungkinan Bulog menggunakan harga pasar dalam membeli gabah dan beras petani, Mustofa mengatakan, pihaknya tetap mendasarkan diri pada HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara mengenai permintaan Mentan agar Bulog segera melakukan pembelian tanpa menunggu Inpres, Mustofa mengatakan, jika presiden setuju hal itu bisa dilaksanakan tanpa menunggu keluarnya Inpres, maka pihaknya akan segera melaksanakannya. "Begitu harga ditetapkan sebagai hasil rapat di Menko perekonomian dan kalau Presiden setuju bahwa ini bisa dilaksanakan tanpa menunggu keluarnya Inpres, kita sudah siap," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
