Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinyaJakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani optimistis pelantikan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian di Istana Negara Rabu (13/7) semakin memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam mendukung investasi, khususnya jaminan keamanan terhadap proyek investasi.
Menurut Franky, kinerja investasi akan lebih baik dengan dukungan jaminan keamanan dari pihak kepolisian seperti saat Tito menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya di mana telah dirintis sinergi untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor.
"Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya. Termasuk bagi investor eksisting. Kami akan meneruskan dan memperkuat sinergi sehingga dapat meningkatkan iklim dan daya saing investasi di Indonesia," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Franky menjelaskan salah satu bentuk sinergi BKPM dan Polri dalam mendukung investasi adalah dukungan terhadap Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang ditandatangani oleh Kepala BKPM dan Kapolri pada 22 Februari 2016.
Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Kapolda yang wilayahnya terdapat kawasan industri yang mengimplementasikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi, salah satunya Kapolda Metro Jaya yang kala itu dijabat Tito Karnavian.
"Program KLIK sudah berjalan dengan dukungan dari kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk kepolisian. Ke depan kami akan mengembangkan berbagai bentuk sinergi lainnya sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi investor," imbuhnya.
Selain dengan Kapolda Metro Jaya, Kepala BKPM juga memiliki nota kesepahaman dengan beberapa pimpinan kepolisian di tingkat provinsi di antaranya dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan.
Nota kesepahaman itu dibuat agar kepolisian di tingkat daerah dapat memiliki perhatian khusus terkait pentingnya dukungan terhadap keamanan proyek-proyek investasi di daerah, khususnya dalam kawasan industri KLIK yang melakukan percepatan konstruksi.
KLIK merupakan program yang memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat langsung melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang diperlukan.
Saat ini program tersebut dilaksanakan pada 14 kawasan industri, dengan total luas lahan mencapai 10.022 hektare.
Keempat belas kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri atas 3 kawasan industri seluas 840 hektare, Jawa Timur 1 kawasan industri seluas 1.761 hektare, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri atas 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri atas 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektare dan Sumatera Utara 1 kawasan industri seluas 100 hektare.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
