"Dalam kaitan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa kebijakan seperti menghilangkan kebutuhan pendidikan formal bagi calon peserta pelatihan, merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan akses ke pasar kerja bagi para pencari kerja serta pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK)," ujar Menaker dalam rangkaian Pertemuan Menteri Tenaga Kerja G20 di Beijing, China, Rabu.
Dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu, Menaker mengatakan kebutuhan pelatihan tersebut sangat penting bagi Indonesia yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan perekonomian yang diperkirakan bisa menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030.
"Untuk mendukung perekonomian, Indonesia akan membutuhkan 113 juta pekerja terampil. Jumlah ini bisa dengan mudah dipenuhi karena jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 mencapai sekitar 122 juta," terang Hanif.
Namun sebagian besar pekerja belum memperoleh tingkat Keterampilan yang diinginkan oleh dunia industri.
"Situasi ini harus berubah, ada urgensi dan kebutuhan untuk merancang kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas kerja dari penduduk usia kerja melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan," tegas Menaker Hanif.
Pekerja yang terampil dibutuhkan untuk mencapai produktivitas yang lebih besar dan saat ini telah terjadi peningkatan permintaan bagi tenaga kerja terampil.
"Mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih mungkin untuk menjadi pengangguran sementara mereka dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih mungkin untuk dipekerjakan," jelas Hanif.
Indonesia, disebutnya, saat ini sedang menjalani masa transisi menuju ekonomi pengetahuan dan peningkatan daya saing, pertumbuhan dan kinerja kerja.
Pemerintah melakukan investasi dalam pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan nasional untuk menutup kesenjangan keterampilan para pekerja tersebut.
Pemerintah juga tengah berupaya mengubah sistem teknis dan orientasi Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Indonesia untuk lebih reaktif terhadap kebutuhan pasar dan menyediakan pelatihan yang dibutuhkan.
Pertemuan G20 tingkat Menteri Tenaga Kerja di Beijing, China, dihadiri oleh organisasi Internasional antara lain ILO, OECD, IMF dan World Bank.
Pertemuan tersebut difokuskan pada pandangan dari para Menteri dan mitra lainnya terhadap rancangan deklarasi yang telah dipersiapkan Employment Working Group di empat kali pertemuan (Tiongkok, Turki, Jenewa Dan Beijing).
Isu yang dibahas di hari pertama menyangkut isu peningkatan kesempatan kerja.
Berbagai pandangan mengedepankan bahwa di tengah situasi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan saat ini, disadari akan sangat sulit untuk bisa meningkatkan kesempatan kerja.
Oleh karena itu diperlukan strategi bersama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran yakni melalui program peningkatan pemagangan dan kewirausahaan.
Pada kesempatan itu, ILO juga menyampaikan pandangannya terhadap negara-negara G20 yang dianggap positif dalam menanggulangi pengangguran.
Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang dapat mengurangi pengangguran di tengah kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan saat ini.
Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menekankan bahwa strategi pengurangan pengangguran yang dilaksanakan di tiga negara tersebut, termasuk Indonesia, dianggap tepat.
Sebab Indonesia menekankan konsep penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kewirausahaan dan penerapan pemagangan di tempat kerja secara masif.
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
