Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa, menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan perusahaan terkait guna membahas penguatan modal BUMN infrastruktur melalui "right issue" atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Kementerian BUMN berencana menjual sebagian saham perusahaan milik pemerintah kepada publik terhadap empat BUMN bidang infrastruktur yang kemudian dananya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan.
Empat perusahaan BUMN yang disiapkan untuk HMETD yaitu PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengatakan right issue dari empat BUMN tersebut berjumlah sekitar Rp14,3 triliun, yang terbagi antara penyertaan modal negara Rp9 triliun dan dari publik Rp 5,3 triliun.
"Kami tetap mempertahankan posisi pemerintah," kata mantan Direktur Keuangan PT Aneka Tambang tersebut.
Sebelumnya, Komisi VI DPR-RI memutuskan pemberian penyertaan modal negara kepada 20 BUMN sebesar Rp44,38 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.
Besaran PMN empat BUMN infrastruktur yang telibat dalam rapat koordinasi tersebut sebelumnya telah disetujui dalam APBN-P 2016, dengan rincian PT Wijaya Karya Tbk Rp4 triliun, PT Pembangunan Perumahan Rp2,25 triliun, PT Jasa Marga Tbk Rp1,25 triliun, dan PT Krakatau Steel Tbk Rp956,49 miliar.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
