Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, popularitas Presiden dan Wakil Presiden terus merosot, karena meningkatnya kembali penilaian negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani dalam konferensi pers di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, Selasa, menyebutkan, dalam survei terakhir kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wapres menembus batas psikologis 50 persen. "Ini tingkat kepuasan publik terendah terhadap kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak dua setengah tahun lalu dilantik menjadi presiden," ujarnya. Saiful menjelaskan, hasil survei dengan metode multistage random sampling itu, digelar sejak 15-24 Maret 2007 di 33 provinsi di Indonesia dengan total responden 1.238 orang dengan margin error tiga persen. Pada Maret 2007 ini, tingkat kepuasan publik kepada Yudhoyono hanya 49,7 persen, jauh menurun dibanding awal kepemimpinannya yakni 80 persen. Sedangkan untuk Kalla hingga Maret 2007 ini popularitasnya hanya tinggal 46,9 persen, jauh menurun dibandingkan awal kepemimpinannya 77 persen. Ia menjelaskan, penurunan popularitas itu, lebih pada penilaian negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional, dimana warga yang merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih baik dibanding tahun lalu hanya sebesar 23 persen. "Ini jauh lebih rendah dari persepsi publik ketika Presiden Yudhoyono baru sebulan jadi Presiden (November 2004) sebanyak 41 persen, dan lebih rendah dibanding Desember 2006, 33 persen," katanya. LSI menilai, jika kondisi ekonomi nasional dirasakan tidak membaik dalam dua tahun ke depan, maka Presiden Yudhoyono akan semakin tidak populer, dan partai Demokrat akan kehilangan banyak pendukung. Akibatnya, yang potensial menguat atas merosotnya popularitas Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat adalah PDI Perjuangan, bukan partai lain yang berada di lapisan kedua (Golkar). Hasil survei terhadap tujuh partai politik (PKS, PPP, PKB, PAN, Golkar, Demokrat,dan PDI Perjuangan) atas isu privatisasi BUMN, impor beras, penambangan kekayaan alam, dan persepsi tentang pancasila dan UUD. "Di antara tujuh partai besar, PDI Perjuangan dianggap yang paling mewakili aspirasi kelas sosial pemilih," kata Saiful. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Yasonna H Laoly (anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan). Dalam kesempatan itu, Anas berharap hasil survei dari LSI tersebut, dapat menjadi titik picu dan pacu bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kinerja pada sisa pemerintahan sampai tahun 2009.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
