Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras dari petani guna menjaga stabilitas harga beras. "Mengenai kenaikan HPP, exercisenya banyak. Kita melihat dari berbagai segi," kata Menko Perekonomian Boediono di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, keputusan mengenai kenaikan HPP itu harus dibahas dan diputuskan di tingkat menteri dan setelah itu dilaporkan ke presiden. Hingga saat ini keputusan di tingkat menteri belum ada. Ditanya kapan kira-kira pemerintah akan mengumumkan HPP yang baru, Boediono menyatakan, harus menunggu proses-proses tersebut selesai. Ia membantah pembahasan mengenai kenaikan HPP itu akan berlangsung alot karena menyangkut kepentingan dari berbagai pihak. "Tidak alot tapi memang harus ada perhitungan dari berbagai segi. Pembahasannya juga tidak mundur, mulai Selasa ini sudah ada pembahasan awal," kata Boediono. Ditanya formula seperti apa yang disiapkan pemerintah agar harga beras tidak mengalami gejolak, Boediono mengatakan, hal itu memang menjadi keinginan pemerintah sehingga petani mendapat harga layak tetapi konsumen juga tidak terbebani. "Kita ingin supaya petani mendapatkan harga yang baik tetapi konsumen juga tidak begitu terbebani dengan adanya perubahan harga dan pasokan akhir-akhir ini," katanya. Berdasar Inpres Nomor 13 Tahun 2005, pemerintah menetapkan HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras. Berdasar Inpres itu, HPP GKP ditetapkan sebesar Rp1.703 per kg, GKG Rp2.280 per kg, dan HPP beras sebesar Rp3.530/kg.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
