Mataram (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi PBB untuk menjatuhkan sanksi atas Iran sehubungan dengan program pengembangan nuklirnya. "Sikap Indonesia yang mendukung resolusi PBB untuk menjatuhkan sanksi atas Iran sehubungan dengan pengembangan nuklirnya patut disesalkan dan dipertanyakan," katanya ketika dihubungi dari Mataram, NTB, Selasa. Dia mengatakan, sikap tersebut menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB tidak memiliki signifikasi bagi keterwakilan sebuah negara besar dan berdaulat yang berperan menciptakan keseimbangan global. Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengikuti kehendak negara adikuasi dunia yang tidak menginginkan sebuah negara Islam maju dengan teknologi nuklir. "Seharusnya Indonesia berempati dengan Iran sebagai sesama negara Islam dan anggota negara Non Blok dengan demikian berani menolak resolusi PBB," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga putra kelahiran Sumbawa (NTB). Ia mengatakan, apalagi suatu waktu Indonesia mungkin perlu juga membangun instalasi tenaga nuklir bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan kesejahteraan rakyat di masa depan, karena hal itu hak sebuah negara berdaulat seperti juga dilakukan Amerika Serikat dam Israel. "Saya khawatir jika negara-negara berkembang atau negara-negara Islam tidak boleh membangun instalasi nuklir dengan tuduhan akan mengancam perdamaian dunia, maka negara-negara tersebut akan terhalangi mengembangkan Iptek," katanya. Din mengatakan, sehubungan dengan sikap Indonesia tersebut, Menteri Luar negeri (Menlu) Hassan Wirayuda perlu memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya terutama tentang kemungkinan ketertekanan oleh negera adikuasa.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007